Bisnis.com, JAKARTA – Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menyoroti langkah pemerintah yang memutuskan melanjutkan program Kartu Prakerja, tetapi menyetop Bantuan Subsidi Upah.
Pasalnya, ia mengatakan sampai saat ini konsumsi masyarakat masih lemah. Selain itu, masih banyak pekerja yang upahnya dipotong akibat pandemi. Apalagi, berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2021 pemangkasan gaji itu diperkenankan bagi industri yang terimbas pagebluk.
"Tetapi pemerintah karena tidak punya uang akhirnya menutup BSU [bantuan subsidi upah] tapi melanjutkan Kartu Prakerja. Saya melihat baiknya Kartu Prakerja yang Rp10 triliun dalam satu semester untuk 2,7 juta orang itu juga diberikan kepada pekerja yang mengalami pemotongan upah," ujar Timboel, dikutip tempo.co, Jumat (26/2/2021).
Timboel mengatakan para pekerja yang terimbas pagebluk itu perlu mendapatkan Kartu Prakerja. Musababnya, sebagian dari mereka ada yang terkena pemotongan gaji, dirumahkan tanpa upah, hingga terimbas pemutusan hubungan kerja.
Pemerintah resmi membuka program Kartu Prakerja gelombang 12 pada Selasa, 23 Februari 2021. Sebanyak 600.000 peserta akan terjaring dalam gelombang kali ini.
Timboel mengatakan program tersebut mesti bisa menjangkau mereka yang terkena pemotongan upah agar konsumsinya terjaga. Ia menilai selama ini program yang digadang-gadang Presiden Joko Widodo sejak kampanye Pilpres 2019 masih tidak tepat sasaran.
Baca Juga
"Orang yang masih punya upah normal ikut Kartu Prakerja tetap mendapat bantuan Rp 600.000 kali 4 bulan," ujar dia.
Padahal, bantuan itu semestinya diprioritaskan kepada para pekerja yang terpotong upahnya atau bahkan tidak digaji karena kondisi perusahaan, maupun mereka yang di-PHK tanpa pesangon.
Menurut Timboel, kebijakan itu bisa menjadi bagian dari keadilan. Dengan demikian, Kartu Prakerja diharapkan bisa mendongkrak konsumsi masyarakat, khususnya para pekerja. Walhasil, program tersebut bisa lebih tepat sasaran dari sebelumnya.
Apalagi, dengan adanya Permenaker 2 Tahun 2021, Timboel berasumsi pemerintah mengantongi data dari pekerja yang terkena pemotongan gaji sehingga data tersebut seharusnya bisa dimanfaatkan untuk memilih sasaran penerima Kartu Prakerja.
"Pemerintah harus melakukan pengawasan dan pendataan. Sehingga pekerja yang dipotong upah ini bisa mendapat bantuan Rp 600.000 kali 4 bulan plus pelatihan. Orang yang mengalami pemotongan upah kan rentan dan mungkin tidak memiliki skill yang baik. Artinya bisa menjadi subjek untuk dilatih juga," kata dia.
Sebelumnya, pemerintah memutuskan tidak meneruskan BSU pada tahun ini. Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengatakan pemerintah pada 2021 akan berfokus kepada masyarakat 40 persen terbawah.
