Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) memproyeksikan pemulihan ekonomi 2021 sebagai hal yang tidak mudah, sangat berat, dan masih memerlukan upaya lebih keras.
Ketua Umum ABUPI Aulia Febrial Fatwa mengatakan keprihatinannya terhadap kondisi pandemi Covid-19 yang berdampak serius terhadap kinerja pelabuhan di Indonesia. Menurutnya, upaya pemulihan perekonomian akan melalui proses yang panjang dalam pemulihan kehidupan masyarakat.
Selain itu peran pelabuhan menjadi sangat penting dan diperlukan adanya sinergitas di antara pemangku kepentingan, kepelabuhanan, pelayaran, logistik, dan pemerintah untuk memastikan operasional pelabuhan tidak terganggu, agar alur perdagangan berjalan lancar tetap dapat melayani di masa pandemi Covid 19 mengingat sebagian besar barang diangkut melalui jalur laut.
“ABUPI mendukung program-program pemerintah di sektor maritim untuk memulihkan dan meningkatkan perekonomian nasional. Dan berharap program vaksinasi bisa menjangkau seluruh masyarakat, sehingga penyebaran Covid-19 bisa berhenti dan perekonomian nasional dapat bangkit lagi,” ujarnya, Sabtu (20/2/2021).
Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pembina ABUPI Carmelita Hartoto menjelaskan Presiden Joko Widodo, sejak awal pemerintahannya memiliki cita-cita besar mengembalikan kejayaan maritim. Perhatiannya terhadap sektor maritim dan logistik sangat tinggi.
"Kebijakan Jokowi bersama jajarannya terhadap sektor maritim ini sekaligus menunjukkan arah yang positif dalam mengoptimalkan potensi maritim Tanah Air," katanya.
Baca Juga
Studi Organisation for Economic Cooperation and Development/ OECD menekankan bahwa peranan pelabuhan cukup besar bagi ekonomi nasional. Pembangunan fasilitas infrastruktur pelabuhan akan berdampak pada penurunan biaya logistik. Dampak lanjutan dari bertambahnya fasilitas infrastruktur pelabuhan juga dapat meningkatkan PDB per kapita, dan penyerapan tenaga kerja.
Carmelita menyambut baik keberadaan Pelabuhan Patimban yang baru saja beroperasi. Pihaknya menaruh banyak harapan pelabuhan yang beroperasi di Subang, Jawa Barat, tersebut dioperasikan dengan cara lebih modern dan efisien, serta berproduktivitas tinggi sehingga bisa menjadi barometer bagi pelabuhan lain untuk membangun daya saing.
Presiden Jokowi juga telah mengeluarkan Inpres No.5 tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional (NLE). Melalui NLE ini, diharapkan biaya logistik kita akan turun menjadi 17 persen. Penurunan biaya logistik yang disasar, utamanya berasal dari efisiensi transportasi dan trucking, yang kontribusinya 10 persen dari biaya logistik.
“Kami akan terus mendorong aspek transparansi, dengan mengembangkan sistem booking online di angkutan kontainer. Pengguna jasa bisa dapat informasi harga, jadwal layanan, dan ruang muat kapal secara transparan," tekannya.
