Bisnis.com, JAKARTA – Lebih dari 1.300 lokasi pelabuhan masih berada dalam Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) yang telah ditetapkan oleh Keputusan Kementerian Perhubungan pada 2017.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan berdasarkan RIPN terdapat sebanyak 636 Pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan laut. Selain itu, ada 57 terminal yang merupakan bagian dari pelabuhan dan sebanyak 1.300 rencana lokasi pelabuhan.
“Atas rencana tersebut kami mendorong investasi swasta, mendorong persaingan penyelenggaraan serta mewujudkan sistem operasi pelabuhan yang terjamin,” ujarnya, Sabtu (20/2/2021).
Menhub juga mengharapkan para pemangku kepentingan sektor pelabuhan ikut membantu pemulihan nasional. Terlebih kondisi perekonomian nasional saat ini mengalami tekanan yang luas biasa, sebagai pintu gerbang di negara kepulauan, pelabuhan memiliki peranan yang sangat penting.
Pelabuhan menjadi penggerak perekonomian nasional, karena sebagai titik simpul jaringan transportasi laut dan sebagai pintu gerbang perdagangan. Dia pun berharap agar Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) membantu pemerintah di sektor maritim dengan meningkatkan fasilitas dan pelayanannya sehingga tercipta layanan yang berdaya saing tinggi dan pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian nasional.
Menteri yang akrab disapa BKS tersebut juga menuturkan pada 2020 di tengah kondisi pandemi Covid-19, kinerja pelabuhan terkena dampak yang cukup tajam. Dia pun mengajak pihak terkait dan stakeholder pelabuhan untuk bangkit bersama mengejar mimpi memiliki pelabuhan yang berdaya saing bisa terwujud. Sekaligus mengingatkan bahwa 66 persen wilayah RI adalah Laut. Oleh karenanya, Pelabuhan memegang peran penting untuk menumbuhkan perekonomian nasional.
Baca Juga
“Meski sekarang ini kita masih menghadapi Pandemi Covid 19, namun kita harus tetap optimistis dan mesti ada kolaborasi berbagai kepentingan untuk mewujudkan layanan pelabuhan yang efektif dan transparan guna percepatan perekonomian nasional. Oleh sebab itu, kehadiran asosiasi seperti ABUPI cukup penting untuk memberikan pandangan dan masukan ke pemerintah,” katanya.
Disisi lain, lanjut Budi menegaskan semua pihak harus menjamin pelabuhan yang aman dan efisien, namun anggota ABUPI juga diharapkan dapat meningkatkan terus kompetensinya dalam meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian nasional.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menganggarkan Rp30 miliar untuk pembangunan pelabuhan perikanan nelayan pada 2021 di setiap kabupaten guna meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir di daerah itu.
Ia mengatakan sebanyak 20 pelabuhan perikanan nelayan tradisional akan dibangun pada 2021 di Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung, hingga Belitung Timur.
