Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

PPnBM 0%, BPTJ: Perlu Diimbangi Pembatasan Kendaraan Pribadi

PPnBM 0 persen untuk mobil baru mulai Maret 2021 perlu diimbangi dengan kebijakan yang membatasi penggunaan kendaraan pribadi, menurut Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).
Rahmi Yati
Rahmi Yati - Bisnis.com 18 Februari 2021  |  20:11 WIB
Kendaraan memadati Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis (10/1/2019)./Antara - Aprillio Akbar
Kendaraan memadati Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis (10/1/2019)./Antara - Aprillio Akbar

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menilai rencana pemerintah terkait aturan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atau PPnBM 0 persen untuk mobil baru mulai Maret 2021 berpotensi meningkatkan kepemilikan kendaraan pribadi.

Menurut Kepala Humas BPTJ Budi Rahardjo jika kebijakan tersebut diberlakukan, perlu diimbangi dengan kebijakan yang membatasi penggunaan kendaraan pribadi.

"Jika ternyata memang terdapat kecenderungan seperti itu, perlu diimbangi dengan kebijakan yang bersifat pembatasan penggunaan kendaraan pribadi," ujarnya kepada Bisnis.com pada Kamis (18/2/2021).

Meski begitu, Budi menuturkan jika kebijakan pembatasan yang dimaksud, konteksnya meliputi wilayah-wilayah yang memang sudah padat dengan kepemilikan kendaraan pribadi seperti Jabodetabek.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pemerintah telah menyiapkan insentif penurunan PPnBM untuk kendaraan bermotor pada segmen kendaraan dengan cc < 1500 yaitu untuk kategori sedan dan 4x2. Hal ini dilakukan guna meningkatkan pertumbuhan industri otomotif dengan pembelian lokal kendaraan bermotor di atas 70 persen.

Pemberian insentif ini akan dilakukan secara bertahap selama 9 bulan, di mana masing-masing tahapan akan berlangsung selama 3 bulan.

Insentif PPnBM sebesar 100 persen dari tarif akan diberikan pada tahap pertama, lalu diikuti insentif PPnBM sebesar 50 persen dari tarif yang akan diberikan pada tahap kedua, dan insentif PPnBM 25 persen dari tarif akan diberikan pada tahap ketiga.

Besaran insentif ini akan dievaluasi setiap 3 bulan. Instrumen kebijakan akan menggunakan PPnBM DTP (ditanggung pemerintah) melalui revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK), yang ditargetkan diberlakukan mulai 1 Maret 2021.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

otomotif macet PPnBM
Editor : M. Syahran W. Lubis
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top