Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah sektor masih potensial untuk dieksplorasi usaha skala kecil dan menengah dalam upaya untuk meningkatkan ekspor. Meski demikian, kendala terbesar yang dihadapi masih berkutat pada standardisasi produk.
“Untuk UMKM banyak produk potensial untuk diekspor. Catatan kami ada yang berasal dari produk pertanian, perikanan, furnitur atau home decoration, produk herbal, dan busana muslim potensial untuk dikembangkan. Selain itu juga dari buah-buahan tropis segar banyak sekali permintaannya," kata Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki pada acara Peresmian Program Kolaborasi Akselerasi Mencetak 500.000 Eksportir Baru di 2030, Rabu (17/2/2021).
Sebagai instansi yang berfungsi meningkatkan keberdayaan UMKM, Teten mengatakan Kemenkop UKM akan fokus pada peningkatan kapasitas produksi dan daya saing. Meski jumlah UMKM tercatat mencapai 64 juta unit, dia mengatakan skala usaha masih didominasi oleh usaha kecil dengan kemampuan ekspor yang terbatas. Publikasi Indonesia Eximbank bahkan menunjukkan bahwa usaha kecil hanya mengekspor sekitar 39,3 persen produk yang dihasilkan.
“Kami akan fokus saja menyiapkan kapasitas dan daya saing produk UMKM. Memang yang perlu dilakukan pendampingan berkelanjutan untuk UMKM ini karena kebanyakan usaha yang lahir bukan murni ingin berbisnis, tetapi accidental semua,” lanjutnya.
Teten menjelaskan bahwa permintaan untuk produk UMKM sejatinya cukup tinggi. Hanya, kendala terbesar yang dihadapi pelaku usaha adalah soal perizinan dan dukungan logistik. Dia memberi contoh pada sertifikasi untuk ekspor pisang ke Amerika Serikat yang mencapai 21 jenis dan juga tingginya biaya ekspor karena penjualan luar negeri UMKM didominasi oleh produk eceran.
“Kebanyakan UMKM ekspor retail dan segi logistik banyak tidak masuk. Jadi ekspor perlu dalam bentuk borongan untuk kolektif dan perlu agregator agar memecahkan masalah logistiknya,” kata Teten.
Baca Juga
Pada kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi pun membenarkan bahwa kesesuaian standar produk menjadi segelintir kendala yang dihadapi UMKM yang hendak melakukan ekspor. Di sisi lain, pengusaha nasional juga harus menghadapi rumitnya perizinan ketika pasar telah diperoleh.
"Setelah izin, pengusaha berhadapan lagi dengan sesuatu yang mereka tidak pernah lihat sebelumnya yaitu bagaimana sulitnya mencari market. Dan yang penting setelah pasar dicari adalah bagaimana jaminan produk yang dijual dibayar oleh pembeli,” kata dia.
Lutfi pun menargetkan permasalahan yang berkelindan dalam penetrasi pasar ekspor UMKM dapat dibongkar pada Februari. Dengan demikian, pelaku usaha yang diberdayakan lewat kolaborasi Kemenkop UKM dan para asosiasi bisa segera memulai aktivitas ekspor.
“Untuk lahirnya pengusaha ada di Kemenkop UKM, sementara Februari ini selesai apa yang kami kerjakan. Kami akan bongkar dulu masalahnya supaya update dengan pasar apa yang bisa dikerjakan dilakukan oleh dunia usaha,” kata Lutfi.
Peningkatan kontribusi ekspor UKM memang menjadi salah satu kebijakan yang diambil Kementerian Perdagangan untuk menjaga kinerja perdagangan pada 2021.
Data Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan menunjukkan bahwa kontribusi UKM selama Januari sampai September 2020 hanya mencapai 9,7 persen dari total ekspor periode tersebut atau sekitar US$11,36 miliar.
Sementara itu, menurut data Kemenkop UKM, kontribusi UMKM terhadap ekspor secara keseluruhan mencapai 14,37 persen. Namun, jumlah ini masih tertinggal dibandingkan dengan negara Asia Pasifik lain yang bisa mencapai 35 persen.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
