Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet Yellen menekankan perlunya negara-negara Kelompok Tujuh (G7) untuk menggelontorkan stimulus fiskal besar-besaran untuk mendukung pemulihan ekonomi dari pandemi global.
Departemen Keuangan AS, dalam sebuah pernyataan mengatakan, dalam panggilan pertamanya dengan mitra asing dan gubernur bank sentral G7, Yellen menekankan bahwa kelompok tersebut harus fokus pada bagaimana membantu perekonomian.
Dilansir Bloomberg, Sabtu (13/2/2021), pertemuan online para kepala keuangan dari ekonomi industri teratas dunia itu juga membahas usulan ekspansi pinjaman Dana Moneter Internasional (IMF) bersama dengan perpajakan digital dan perubahan iklim.
AS cenderung mendukung peningkatan hak penarikan khusus IMF sebanyak US$ 500 miliar. G7 membahas peningkatan sumber daya IMF dan kelompok tersebut mengharapkan keputusan akan diumumkan akhir bulan ini.
Dalam pertemuan itu, para menteri keuangan G7 juga berkomitmen membangun momentum untuk membantu negara-negara berkembang.
Sementara itu, Kanselir Keuangan Inggris Rishi Sunak yang menjadi tuan rumah pertemuan virtual tersebut, juga menekankan pentingnya G7 membentuk dukungan untuk negara-negara yang rentan.
Baca Juga
AS memiliki hak veto de facto di IMF atas keputusan tersebut, dan mantan Menteri Keuangan Steven Mnuchin sebelumnya memblokir permintaan untuk meningkatkan hak penarikan khusus.
Adapun, Yellen menyoroti bahwa Washington memiliki sikap baru. AS menempatkan prioritas tinggi pada memperdalam keterlibatan internasional dan memperkuat aliansi.
Mengenai kebijakan fiskal, AS termasuk yang paling agresif, dengan pemerintahan Biden mengejar paket US$1,9 triliun di Kongres.
Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire mengatakan ekonomi terbesar dunia harus mengkoordinasikan rencana dan kebijakan stimulus dalam upaya mengurangi risiko utama termasuk ketegangan perdagangan dan ketidaksetaraan.
Meskipun pemerintahan Biden tidak memerlukan persetujuan Kongres untuk mendukung peningkatan US$500 miliar untuk sumber daya IMF, anggota parlemen Republik telah vokal tentang oposisi mereka.
French Hill, seorang Republikan Arkansas di House Financial Services Committee, menyebutnya sebagai hadiah bagi negara-negara kaya dan rezim seperti China, Rusia, dan Iran.
Para kepala keuangan juga membahas upaya berkelanjutan untuk menemukan konsensus internasional tentang pajak raksasa internet seperti Facebook Inc.
Sementara itu, Menteri Keuangan Jepang Taro Aso mengatakan ada kemungkinan peningkatan kompromi tentang masalah perpajakan internasional. Pejabat Amerika dan Eropa telah mengubah posisi mereka dalam beberapa bulan terakhir.
Aso mengatakan hampir tidak mungkin untuk mendapatkan kesimpulan pada pertengahan 2021. Kelompok itu akan mengadakan pertemuan lanjutan pada bulan depan.
"Biden percaya perusahaan terbesar harus membayar bagian mereka yang adil dalam pajak," kata Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki pada sebuah briefing.
Dia mengatakan Biden berkomitmen untuk mencapai kesepakatan multilateral.
Inggris menggarisbawahi komitmennya untuk memajukan tantangan perpajakan dalam ekonomi digital dan meminta G7 untuk bekerja menuju solusi multilateral yang bertahan pada tenggat waktu pertengahan 2021 yang disepakati oleh G20.
Pembicaraan tentang perpajakan digital telah diselenggarakan di bawah Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) yang berbasis di Paris.
"Kami harus mencapai kesepakatan musim panas ini tentang masalah tersebut," kata Le Maire.
