Bisnis.com, JAKARTA – Perayaan Imlek di tengah pandemi Covid-19 dipastikan akan sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.
Pasalnya, pemerintah yang memberlakukan PPKM mikro di 7 provinsi yang berlaku pada 9—22 Februari 2021 sehingga menurunkan minat masyarakat untuk berwisata.
Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani mengatakan Imlek pun tidak memberi pengaruh yang signifikan terhadap para pelaku industri pariwisata.
“Saya sekarang di Bali dan suasana di sini sepi, padahal besok Imlek. Orang saat ini tidak berani keluar, situasi memang tengah sulit membuat orang juga sulit bepergian,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Kamis (11/2/2021)
Hariyadi pun pesimis saat ditanyakan kontribusi libur Imlek bagi pendapatan pelaku pariwisata, khususnya perhotelan. Menurutnya, untuk bisa naik pun sangat sulit.
“Libur di Jumat ini tidak punya pengaruh yang signifikan, bahkan 5 persen saja sulit untuk liburan ini bisa berkontribusi pada kenaikan pendapatan dan okupansi di perhotelan,” katanya.
Baca Juga
Namun, dia mengamini tren liburan dekat rumah (staycation) masih menjadi harapan untuk meraih pemasukan pada libur imlek tahun ini.
“Iya benar staycation masih jadi harapan, untuk Jakarta dan Bali kemungkinan okupansi yang terisi kurang lebih hanya 20 persen. Namun, untuk peningkatannya sekali lagi sulit,” ujarnya.
Ketua Umum Asosiasi Startup Teknologi Indonesia (Atsindo) Handito Joewono menilai kebijakan seputar pembatasan masyarakat di libur Imlek dapat dimaklumi. Pasalnya, angka positif Covid-19 di Indonesia yang justru kian meningkat membuat pemerintah mau tak mau harus membatasi liburan Imlek 2021.
“Karena sifatnya case maka kita semua harus maklum. Dunia usaha termasuk para startup company di era pandemi sekarang hanya perlu sigap dan adaptif,” katanya.
Sementara itu, Ketua Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia Azril Azahari mengatakan pemerintah seakan masih dilema untuk memilih antara pemulihan kesehatan dan ekonomi negara.
“Pemerintah terlihat masih dilema dengan pariwisata sehingga terlihat tidak konsisten dalam membuat kebijakan dan masih mencari bentuk yang tepat untuk membatasi ruang gerak masyarakat. Namun, semua serba tanggung dan tidak konsisten karena berubah terus polanya,” katanya.
Alhasil, dia menilai libur Imlek tahun ini juga mendapat imbas yang tidak dapat dimanfaatkan momentumnya lantaran pemerintah yang masih menerapkan pola trial and error.
“Harusnya ada dasar ilmiah untuk setiap perubahan kebijakan dan transparansi kepada masyarakat dan harus ada kerjasama pusat dan daerah, jangan setiap wilayah memiliki kebijakan masing-masing,” ujarnya.
Menurutnya, perlu untuk membuat pembatasan masyarakat berdasarkan dasar ilmiah. Tetapi, jika tidak dilakukan maka potensi Ramadan tahun ini akan sama seperti tahun sebelumnya, di mana kebijakan tetap diberlakukan, tetapi jumlah kasus Covid-19 tetap meningkat.
