Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Bappenas Proyeksi RI bisa Kembali Jadi Upper Middle Income Country pada 2022

Sebagaimana diketahui, Indonesia diperkirakan turun status menjadi lower middle income country dengan GNI per capita yang turun menjadi US$3.806,4 pada tahun ini akibat pandemi Covid-19 yang memukul perekonomian hingga mengalami kontraksi sebesar -2,07 persen.
Maria Elena
Maria Elena - Bisnis.com 10 Februari 2021  |  14:46 WIB
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Bisnis - Abdullah Azzam
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Bisnis - Abdullah Azzam

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian PPN/Bappenas memproyeksikan status Indonesia akan bisa kembali menjadi upper middle income country pada 2022.

Sebagaimana diketahui, Indonesia diperkirakan turun status menjadi lower middle income country dengan GNI per capita yang turun menjadi US$3.806,4 pada tahun ini akibat pandemi Covid-19 yang memukul perekonomian hingga mengalami kontraksi sebesar -2,07 persen. Kontraksi ini merupakan yang pertama kalinya sejak krisis 1998.

Padahal, Indonesia baru mendapatkan status sebagai upper middle income country pada pertengahan 2020 lalu, di mana GNI per capita Indonesia pada 2019 telah naik menjadi US$4.050 dari posisi sebelumnya US$3.840.

Berdasarkan klasifikasi Bank Dunia menurut GNI per capita, negara low income memiliki GNI per capita US$1.035, Lower Middle Income (US$1.036 - US$4,045), Upper Middle Income (US$4.046 - US$12.535) dan High Income (>US$12.535).

Namun, Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan bahwa untuk bisa naik status ke upper middle income country, dibutuhkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen per tahun.

“Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen di 2021, dibutuhkan total investasi dalam perekonomian sekitar Rp5.817,3 hingga Rp5.912,1 triliun,” katanya dalam konferensi pers, Selasa (9/2/2021).

Sementara itu, dia mengatakan realisasi investasi di 2020 hanya sebesar Rp4.897,78 triliun karena ekonomi terkontraksi. Dengan demikian, pada 2021, dibutuhkan tambahan investasi sebesar Rp919,52 hingga Rp1.014,32 triliun dari 2020 agar ekonomi dapat tumbuh pada kisaran 4,5 hingga 5,5 persen.

Salah satu cara investasi untuk mempercepat pemulihan ekonomi tersebut adalah melalui pembangunan sarana perumahan dan perkantoran Ibu Kota Negara (IKN).

Pembangunan rumah dan kantor di IKN menurutnya akan menambah laju pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 0,2 persen basis poin rata-rata per tahun, dan menambah laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur sebesar 2,1 persen basis poin rata-rata per tahun. Namun, pembangunan IKN hanya bisa dilakukan jika pandemi Covid-19 sudah terkendali.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

bappenas Pertumbuhan Ekonomi Covid-19
Editor : Ropesta Sitorus

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top