Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Executive Energy Watch Mamit Setiawan menilai keputusan PT Pertamina (Persero) untuk mengkaji ulang rencana impor LNG dari Mozambique LNG1 Company Pte. Ltd. merupakan langkah yang tepat.
Mamit mengatakan langkah pengkajian ulang perjanjian jual beli LNG dengan Mozambique diperlukan mengingat proyeksi pertumbuhan konsumsi LNG tidak lagi sama dengan proyeksi sebelum pandemi Covid-19.
"Dari neraca gas yang dikeluarkan Kementerian ESDM, kita diprediksikan akan defisit LNG yang cukup besar di 2025. Namun ternyata, tahun ini pun melimpah stok LNG kita," ujarnya ketika dihubungi Bisnis, Selasa (9/2/2021).
Menurutnya, Pertamina perlu melakukan kajian kembali rencana impor LNG dengan didasarkan pada kondisi terkini. Dengan pertumbuhan ekonomi yang minus, dia memperkirakan kebutuhan LNG juga akan turun signifikan ke depan.
Pertamina dan Mozambique LNG1 Company Pte. Ltd. telah menandatangani sales purchase agreement (SPA) pada 13 Februari 2019 untuk pembelian LNG dari Proyek Mozambique Area 1 dengan volume sebesar 1 juta ton per tahun atau sekitar 17 kargo per tahun. Kontrak selama 20 tahun ini diperkirakan akan dimulai akhir 2024 atau awal 2025.
Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan perseroan akan mengkaji ulang perjanjian jual beli tersebut karena adanya penurunan kebutuhan LNG dalam negeri akibat dampak pandemi Covid-19.
"Kami lihat demand turun. Oleh karena itu, sebagai langkah prudent dan sesuai GCG, maka Pertamina kemudian me-review kembali terkait supply demand agar nantinya tidak terjadi dampak kepada korporasi," ujar Nicke dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Selasa (9/2/2021).
Perseroan akan mengkaji ulang berdasarkan data neraca gas nasional terbaru yang akan dikeluarkan setelah Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) difinalisasi oleh pemerintah.
Rencana impor LNG dari Mozambique LNG1 telah dijajaki sejak 2013 dengan mempertimbangkan neraca gas nasional saat itu. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan head of agreement (HoA) pada 2014 dengan volume 1 juta ton selama 20 tahun dengan harga DES 13,5 persen JCC.
Pada 2017, kedua pihak mulai melakukan pembicaraan untuk melakukan addendum SPA karena perubahan kondisi pasar. Hingga akhirnya, SPA ditandatangani pada 13 Februari 2019.
Menurut Nicke, saat aksi korporasi tersebut dilakukan, sesuai data neraca gas nasional pada 2018 diperkirakan akan terjadi defisit supplai gas sebesar 8,25 MTPA mulai 2025.
