Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Target Pendanaan Pembebasan Lahan LMAN Tahun Ini Anjlok

Berdasarkan data LMAN, target pendanaan pembebasan lahan sepanjang 2021 lebih rendah 44,25 persen dari Rp19,95 triliun (2020) menjadi Rp11,12 triliun.
Andi M. Arief
Andi M. Arief - Bisnis.com 05 Februari 2021  |  17:03 WIB
Target Pendanaan Pembebasan Lahan LMAN Tahun Ini Anjlok
Suasana Terminal 3 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (12/1/2021). ANTARA FOTO - Muhammad Adimaja

Bisnis.com, JAKARTA — Target pendanaan pembebasan lahan Lembaga Aset Manajemen Negara (LMAN) pada 2021 akan menjadi yang terendah setelah realisasi anggaran 2017.

Berdasarkan data LMAN, target pendanaan pembebasan lahan sepanjang 2021 lebih rendah 44,25 persen dari Rp19,95 triliun (2020) menjadi Rp11,12 triliun. Adapun, target tersebut tetap lebih rendah dari realisasi tahun anggaran 2017, yakni senilai Rp11,72 triliun.

Selain itu, target jumlah pembebasan lahan pada proyek strategis nasional (PSN)pun lebih rendah 12,5 persen menjadi 77 proyek pada tahun ini. Secara terperinci, LMAN akan mendanai 45 PSN jalan tol, 26 PSN bendungan, dan 6 PSN irigasi.

"Pengadaan tanah pada 45 ruas jalan tol ini [merupakan proyek] yang sudah berjalan, begitu pun bendungan dan irigasi," katanya dalam konferensi pers virtual, Jumat (5/2/2021).

Qoswara mendata pendanaan untuk pembebasan lahan PSN jalan tol masih akan mendominasi hingga 53,33 persen dari total anggaran atau Rp5,93 triliun. Dengan kata lain, secara rata-rata setiap ruas tol akan mendapatkan dana pembebasan tanah sekitar Rp131,84 miliar.

Sementara itu, dana pembebasan lahan untuk 26 bendungan dianggarkan hingga Rp4,68 triliun. Adapun, dana pembebasan lahan untuk proyek irigasi mencapai Rp504,32 miliar.

Di sisi lain, Qoswara menyampaikan pihaknya memiliki tiga strategi dalam mempercepat pendanaan  pengadaan lahan PSN 2021.

Pertama, pembinaan pejabat pembuat komitmen (PPK) pengadaan tanah. Qoswara menilai hal tersebut penting untuk mempercepat pendalaman dokumen-dokumen terkait pengadaan tanah.

Kedua, pertemuan bulanan dengan pemangku kepentingan. Menurutnya, pertemuan tersebut dapat menghasilkan sudut pandang baru agar serapan anggaran pembebasan lahan bisa lebih cepat.

"Intinya adalah mengetahui berapa rencana penyerapan, kenapa [anggaran] tidak terserap, dan mencari solusi bottleneck [penyerapan anggaran pembebasan tanah]," ucapnya.

Ketiga, piloting aplikasi untuk mempermudah pekerjaan pembebasan lahan. Qoswara berujar bahwa piloting aplikasi tersebut akan dilakukan pada pembebasan lahan di proyek pelabuhan dan kereta api.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

jalan tol Lembaga Manajemen Aset Negara
Editor : Zufrizal

Artikel Terkait



Berita Lainnya

    Berita Terkini

    back to top To top