Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan memaksimalkan sumber pendanaan alternatif untuk mendukung pembangunan infrastruktur sumber daya air.
Infrastruktur yang dimaksud adalah sambungan air antara perusahaan daerah air minum (PDAM) dan rumah masyarakat.
Direktur Air Minum Kementerian PUPR Yudha Mediawan mengatakan bahwa pihaknya akan mendorong PDAM di penjuru negeri untuk memanfaatkan dana selain anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk membangun sambungan rumah tangga. Dia menyebutkan setidaknya enam skema pendanaan alternatif.
"Artinya, jangan berfokus pada APBN atau APBD. Kita harus tangkap skema pembiayaan alternatif yang cerdas," katanya usai Talkshow Capaian Direktorat Air Minum, Kamis (28/1/2021).
Yudha menyampaikan bahwa pihaknya menargetkan dapat membangun SR hingga 10 juta unit di penjuru negeri pada 2024. Adapun, investasi yang dibutuhkan untuk mengejar target tersebut mencapai Rp107 triliun, sedangkan dana yang disediakan APBN hanya sekitar 31,77 persen atau Rp34 triliun hingga 2024.
Dengan kata lain, dana yang disediakan selama 2020—2024 hanya sekitar Rp6,8 triliun per tahun, sedangkan target tersebut harus menelan investasi hingga Rp21,4 triliun per tahun agar tercapai. Artinya, ada kesenjangan pendanaan sekitar Rp70 triliun atau Rp14,6 triliun per tahun sepanjang 2020—2024.
Baca Juga
PDAM, katanya, dapat memanfaatkan dana alokasi khusus (DAK) untuk menggenjot pemasangan SR di daeahnya. Saat ini DAK sudah bisa dialokasikan untuk keperluan konstruksi sistem penyediaan air minum (SPAM).
Selain itu, PDAM dapat menggunakan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk mendapatkan pendanaan pembangunan SR.
Yudha memberikan salah satu contoh pembangunan SR dari KPBU pada bendungan Jatiluhur I.
Selain itu, Yudha menyatakan bahwa PDAM pada kategori sehat dapa menggunakan skema business to business. Saat ini PDAM sudah dapat bekerja sama langsung dengan PDAM lain tanpa harus melalui persetujuan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Yudha menyatakan bahwa pihaknya juga berminta untuk mendapatkan pendanaan pembangunan SR dari sovereign wealth fund (SWF) dan sedang menuggu platform yang disediakan SWF untuk mendanai program pembangunan SR oleh PDAM.
"Saya sangat menunggu [platformnya] seperti apa untuk [pendanaan proyek-proyek] PDAM ini. Ini harus bicara dengan Kementerian Keuangan dan Badan Pembangunan dan Perencanaan Nasional juga," ucapnya.
PDAM juga dapat melakukan kredit investasi dari sektor perbankan. Yudha menyatakan bahwa pihaknya sudah menyiapkan skema pembiayaan tersebut, tetapi skema kredit perbankan dinilai tidak populer sejak diluncurkan sekitar 2010.
Terakhir, Yudha menilai PDAM dapat mendapatkan pendanaan dari kegiatan corporate social responsibilities (CSR) badan usaha di sekitar tiap-tiap PDAM.
"CSR itu banyak sekali dari BUMN dan swasta. Jadi, jangan mengandalkan pembiayaan APBN saja," ucapnya.
