Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah diminta memberikan kebijakan tentang fleksibilitas perubahan fungsi ruang untuk gedung perkantoran di Jakarta.
Direktur Eksekutif Jakarta Property Institute (JPI) Wendy Haryanto mengatakan saat ini ada 2 juta m2 ruang perkantoran yang kosong.
Sebelum pandemi, ruang perkantoran yang kosong terdapat 1 juta m2. Lalu saat terjadi pandemi bertambah 1 juta meter persegi sehingga menjadi 2 juta m2.
"Dengan adanya ruang gedung kosong, harus mulai dilihat apa yang bisa dijalankan, apakah pemilik gedung harus mengubah tata ruang atau aturannya yang harus diubah. Kalau yang kosong 2 juta meter persegi di Jakarta, berpotensi pengembang ada keterbatasan soal perizinan maupun peraturan," paparnya pada Selasa (26/1/2021).
Selain itu, okupansi gedung perkantoran kemungkinan akan menurun. Lantaran adanya keinginan berupa kombinasi kantor dan rumah sebagai tempat bekerja, fungsi kantor akan berubah menjadi lebih banyak ruang meeting dan ruang bersosialisasi/team building.
Menurutnya, perlu adanya perubahan peraturan penggunaan ruang sehingga dapat multifungsi bangunan yang sudan ada.
"Yang harus diubah public policy. Peraturan pembangunan apakah itu untuk kantor, pusat perbelanjaan, ataupun hotel. Yang diperlukan fleksibilitas, keringanan kegunaan multifungsi bangunan. Fleksibilitas penggunaan ruang memungkinkan adanya kesempatan penciptaan lapangan kerja baru,” tutur Wendy.
Oleh karena itu, pemilik dan pengelola gedung, juga perlu memodifikasi ruang di dalam pusat perbelanjaan dan pasar mereka agar sesuai dengan protokol kesehatan. “Sebab di era digital ini masyarakat juga tetap memilih berbelanja di pasar/supermarket untuk memenuhi kebutuhan.”
Selain itu, pemerintah juga diminta untuk menambah area hutan kota atau daerah terbuka hijau.
