Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah didesak untuk beralih mewujudkan swasembada daging sapi untuk mengatasi lonjakan kenaikan harga komoditas ini.
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin menyayangkan kebijakan pemerintah yang masih mengandalkan impor sebagai solusi mengatasi lonjakan harga daging Sapi.
Hal ini menunjukkan belum ada tanda-tanda keberhasilan dari program pemerintah dalam mengupayakan daging sapi berdaulat di negeri sendiri.
Baca Juga
"Saat ini kita terlalu bergantung impor daging sapi. Terutama dari Australia sebagai pemasok terbesar daging sapi di Tanah Air. Ketika Australia menahan komoditas daging sapi akibat regenerasi populasi, maka negara kita terimbas. Ini menunjukkan bertahun-tahun upaya negara menjadikan daging sapi berdaulat di negeri sendiri, hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda keberhasilannya," jelas Akmal dalam keterangan persnya, Senin (25/1/2021).
Ia menyebutkan upaya untuk mewujudkan swasembada daging sapi ini sudah dilakukkan sejak 15 tahun silam.
Sejumlah program-program seperti penyelamatan induk sapi (penyelamatan sapi produktif), memperkuat kualitas genetik sapi, program 1.000 desa sapi, hingga program Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) pun telah dilakukan.
"Indonesia saat ini masih tidak kuasa menghadapi persoalan supply and demand daging sapi karena infrastruktur pengembangan sapi kita belum mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sendiri. Dari sisi lahan, negara kita masih terbuka luas. Bahkan sinergi sapi-sawit masih dapat dioptimalkan lebih dalam lagi," jelasnya.
Akmal menduga solusi impor tetap akan dilakukan dalam waktu dekat ini, terutama alternatif mencaripemasok dari negara lain seperti India, Brazil bahkan dari Meksiko.
Pemerintah diakuinya harus mulai mempersiapkan beberapa momen besar yang memengaruhi permintaan daging sapi, yakni bulan Ramadan dan Idul Fitri.
"Saya meminta kepada pemerintah, marilah kita mulai untuk serius mempersiapkan infrastruktur mewujudkan swasembda daging sapi ini. Ini adalah kerjaan jangka panjang, tapi mesti ada target. Seharusnya 10 tahun cukup untuk mewujudkan ini bila memang betul-betul serius," tandas Akmal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
