Bisnis.com, JAKARTA - Di hari pertamanya memimpin Gedung Putih, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menandatangani 17 perintah eksekutif, membalikkan kebijakan Trump dan memulihkan program Obama.
Langkah tersebut diharapkan dapat mengembalikan sejumlah kebijakan era Obama dan membalikkan beberapa dari apa yang tim Biden sebut sebagai kerusakan paling parah selama pemerintahan Trump.
"Dia ingin menyingsingkan lengan bajunya dan mulai bekerja secepat mungkin," kata sekretaris pers Gedung Putih Jen Psaki, dilansir Fox News, Kamis (21/1/2021).
Biden akan mengumumkan penghentian segera pendanaan untuk pembangunan tembok perbatasan, mengakhiri kampanye utama Trump untuk membangun tembok di sepanjang perbatasan AS-Meksiko. Langkah ini dapat memulai pengalihan dana yang awalnya digunakan untuk pembangunan tembok itu.
Biden juga akan menandatangani perintah eksekutif yang mencabut perintah Trump dalam penegakan imigrasi yang agresif. Tim Biden mengatakan bahwa langkah tersebut akan memungkinkan Departemen Keamanan Dalam Negeri dan lembaga lainnya untuk menetapkan kebijakan penegakan imigrasi sipil yang paling melindungi rakyat AS. Hal itu sejalan dengan dengan nilai-nilai dan prioritas administrasi Biden.
"Pemerintahan Biden akan memiliki pendekatan yang sangat berbeda untuk migrasi regional," kata penasihat keamanan nasional Gedung Putih Jake Sullivan.
Baca Juga
Dia menambahkan bahwa akan ada penekanan khusus" untuk mengatasi akar penyebab migrasi di wilayah tersebut.
Sullivan menambahkan bahwa Biden berkomitmen untuk membangun kembali sistem suaka negara.
Biden juga akan memperkuat program Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) era Obama, yang memungkinkan anak-anak yang datang ke AS untuk meminta penangguhan penegakan imigrasi dan izin kerja untuk periode perpanjangan dua tahun. Pemerintahan Trump telah berusaha untuk mengakhiri program itu sejak September 2017, meningkatkan sejumlah upaya hukum federal.
Selanjutnya, Biden akan menandatangani perintah eksekutif yang akan mengakhiri pembatasan bagi muslim yang menurut Sullivan berakar pada permusuhan agama dan xenofobia.
Trump, pada 2017, menandatangani perintah eksekutif untuk menangguhkan orang-orang yang datang dari sejumlah negara muslim seperti Sudan, Suriah, Libya, Somalia, Yaman, dan Iran untuk masuk ke AS. Larangan perjalanan diperbarui akhir tahun itu untuk memasukkan Korea Utara dan Venezuela. Pemerintahan Trump memperpanjang larangan itu pada Januari 2020 dengan memasukkan enam negara tambahan.
Pembalikan administrasi Biden akan mencabut perintah Trump dan menginstruksikan Departemen Luar Negeri untuk memulai kembali pemrosesan visa untuk negara-negara yang terkena dampak dalam upaya untuk memulihkan keadilan dan memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh larangan tersebut.
Sullivan juga mengatakan tindakan Biden akan memperkuat penyaringan dan pemeriksaan bagi wisatawan dengan meningkatkan pertukaran informasi dengan pemerintah asing, sementara juga mengarahkan peninjauan lebih lanjut terhadap praktik pemeriksaan ekstrem di bawah Trump.
Biden juga akan menandatangani perintah eksekutif untuk mencabut rencana pemerintahan Trump mengecualikan non warga negara dari sensus dan pembagian perwakilan kongres. Tindakan Biden juga akan memastikan Biro Sensus memiliki waktu untuk menyelesaikan penghitungan populasi yang akurat untuk setiap negara bagian, yang kemudian akan dia presentasikan ke Kongres.
Biden juga akan mengambil tindakan untuk kembali terlibat dengan Organisasi Kesehatan Dunia, setelah keputusan Trump untuk mundur pada 2020 di tengah pandemi virus Corona.
"Pemerintahan Biden akan bekerja dengan WHO dan mitra kami untuk memperkuat dan mereformasi organisasi, mendukung kesehatan dan tanggapan kemanusiaan Covid-19, dan memajukan kesehatan dan keamanan global," katanya.
Tim Biden mengatakan Anthony Fauci akan memimpin delegasi administrasi Biden pada pertemuan Dewan Eksekutif WHO minggu ini. Biden juga diharapkan dapat memulihkan unit pandemi Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, yang dibubarkan Trump di awal pemerintahannya.
