Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Jalan Tol Indonesia menyatakan bahwa masih akan ada tantangan bagi pertumbuhan industri jalan tol pada tahun ini. Namun, 2021 juga dinilai sebagai tahun peluang bagi pengembangan infrastruktur di Indonesia.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) Kris Ade Sudiyono mengatakan bahwa investasi jalan tol memerlukan kapital yang besar. Selain itu, tingkat pengembalian dalam investasi jalan tol memerlukan waktu yang sangat panjang.
"[Investasi di jalan tol] membutuhkan kepastian usaha dan tingkat pengembalian jangka panjang sebagai kunci utamanya. Bisnis yang resilience yang didukung konsistensi dari semua pihak untuk bersama-sama menjaga dan memenuhi persyaratan model bisnis dari investasi ini sangat diperlukan," katanya melalui keterangan resmi, Senin (18/1/2021).
Kris berujar bahwa sebagian pembangunan jalan tol tersebut akan menggunakan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) sebagai sumber pendanaan.
Skema tersebut telah diatur dalam Peraturan Presiden No. 38/2015 tentang KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur.
"Hal ini membawa kesempatan yang besar bagi investor swasta dan badan usaha untuk terus mengembangkan portofolionya di bisnis infrastruktur jalan tol," katanya.
Baca Juga
Selain itu, Kris menilai terbentuknya sovereign wealth fund (SWF) akan memberi dorongan positif untuk industri jalan tol.
Menurutnya, pengelolaan dana tersebut akan meningkatkan minat investor asing untuk menanamkan dananya ke proyek infrastruktur nasional, termasuk jalan tol.
BPJT mendata nilai investasi akumulasi harga berlaku industri jalan tol naik 5,51 persen atau bertambah Rp38,11 triliun menjadi Rp729,54 triliun. Adapun, pada tahun lalu tidak ada investasi asing langsung (foreign direct investment/DI) yang masuk ke industri jalan tol.
Sementara itu, pembiayaan internasional sepanjang 2020 tercatat Rp3,54 triliun. Namun, BPJT memprognosis bahwa investasi jalan tol pada 2021 akan kembali tumbuh.
Nilai investasi akumulasi harga berlaku jalan tol pada 2021 akan naik 21,63 persen atau bertambah sekitar Rp157 triliun menjadi Rp887,41 triliun. Sementara itu, nilai FDI akan bertambah Rp10,1 triliun menjadi Rp20 triliun.
Kris menilai keterlibatan pemerintah daerah akan menjadi tantangan bagi realisasi investasi di industri jalan tol pada tahun ini. Menurutnya, pemda memegang kunci krusial dari keberhasilan proyek infrastruktur.
"Pemerintah daerah adalah pihak yang mendapatkan keuntungan nilai publik paling tinggi dari keberadaan infrastruktur tersebut," ucapnya.
