Bisnis.com, JAKARTA - Produsen tahu di Kabupaten Lebak, Banten, kembali memproduksi setelah tiga hari terakhir melakukan aksi mogok memprotes kenaikan harga kedelai di pasaran.
"Kami menyiasati produksi [tahu] diperkecil agar tetap bisa berjualan dan sedikit untung setelah harga kedelai melonjak," kata Herman, produsen tahu di Rangkasbitung, Lebak, seperti dikutip Antara, Senin (4/1/2021).
Harga kedelai di pasar sejak sepekan terakhir yang cukup mahal membuat produsen tahu terpukul dan terpaksa menghentikan produksi agar pemerintah bisa kembali menstabilkan kedelai. Sebab, jika harga kedelai itu tidak distabilkan dikhawatirkan perajin terancam gulung tikar.
Saat ini, harga kedelai sudah menembus Rp470 ribu dari sebelumnya Rp370 ribu per karung seberat 50 kilogram. "Naiknya cukup tinggi hingga mencapai Rp100 ribu," katanya menjelaskan.
Ia pun memutar otak agar usahanya berlangsung dan dapat meraup keuntungan dengan memperkecil satuan tahu yang dijual ke konsumen.
Apabila produksi tidak diperkecil dipastikan rugi, karena konsumen cukup keberatan jika harga tahu dinaikkan. "Kami bingung jika tidak diperkecil ukurannya dipastikan gulung tikar," katanya.
Begitu juga Soleh (55), warga Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, mengatakan kini mengurangi penjualan yang awalnya satu kemasan dengan isi sebanyak 10 satuan tahu. Namun, kini dikurangi menjadi 8 satuan dengan harga jual sebesar Rp10 ribu.
Selama ini, harga kedelai sebagai bahan baku tahu sudah melonjak yang awalnya Rp7.500 per kilogram kini harganya menjadi Rp9.000 per kilogram. "Kami yakin harga kedelai impor tidak akan menurun sehubungan pandemi Covid-19 itu," katanya.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak Dedi Rahmat mengajak perajin tahu dan tempe agar tetap bertahan untuk memproduksi usaha karena kenaikan kedelai tersebut tidak berlangsung lama.
Saat ini, pemerintah telah melakukan intervensi agar harga kedelai kembali stabil sehingga perajin tahu dan tempe kembali memproduksi dan bisa meraup keuntungan. "Kami sudah melaporkan aksi mogok tahu dan tempe agar cepat ditangani oleh pemerintah pusat dan provinsi," katanya.
