Bisnis.com, JAKARTA - Indonesian National Shipowners' Association atau INSA dan Organda menyarankan sejumlah opsi yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk bisa melakukan vaksinasi gratis.
Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh presiden dengan memberikan vaksin gratis. Pasalnya hal itu memang yang diharapkan oleh masyarakat sebagaimana juga pemerintah negara lain melakukan kebijakan tersebut.
"Pemerintah bisa menunda dulu pembangunan infrastruktur dan mengalokasikan dananya untuk membeli vaksin yang sudah ditunggu rakyat. Vaksin yang sudah teruji dan di-approve seperti dari pfizer yang dibeli dan digunakan negara tetangga kita," ujarnya, Kamis (17/12/2020).
Carmelita mengharapkan masyarakat juga bisa merasa aman dan tenang menggunakan vaksin tersebut dan merasakan betapa perhatian pemerintah yang bergerak cepat dan tepat menanggulangi pandemi Covid-19 ini.
Pulihnya kesehatan masyarakat akan berdampak kepada ekonomi yang juga bergerak pesat.
Carmelita menjabarkan vaksin sebagai salah satu peranan vital dan menjadi faktor penggerak bagi pergerakan masyarakat pada 2021. Tahun depan, lanjutnya, dinilai menjadi waktu pemberian vaksin yang tepat untuk masyarakat.
Baca Juga
Efek berantainya adalah apabila rakyat dapat beraktivitas dengan sehat maka daya beli meningkat. Selanjutnya produsen manufaktur dan industri bergerak lagi, maka bisnis dan transportasi tentunya kembali normal untuk menggerakkan roda ekonomi.
Sementara itu Ketua Umum Organda Andre Djokosoetono menyampaikan industri transportasi akan memperoleh dampak positif ketika masyarakat semakin banyak yang dapat beraktivitas normal.
Direksi PT Blue Bird Tbk. itu juga menyambut baik rencana kebijakan pemerintah menggratiskan vaksin tersebut karena sektor transportasi akan terdampak positif jika masyarakat melakukan kegiatannya seperti sebelum pandemik.
"Harapan kami tentunya para operator mendapatkan secara prioritas mengingat termasuk yang akan berhubungan langsung dengan masyarakat atau penumpang dalam kondisi menuju normal. Tentu diasumsikan pembatasan kapasitas penumpang sudah tidak berlaku," ujarnya.