Bisnis.com, JAKARTA -Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan bahwa strategi nasional penanganan korupsi telah berhasil dengan berbagai sinergi antara kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah.
Dia memamerkan beberapa capaian, salah satunya data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
“Akurasi DTKS sebagai data basis bansos [bantuan sosial] berbasis NIK [nomor induk kependudukan] meningkat dari 44 persen jadi 82 persen,” katanya pada laporan peringatan hari antikorupsi sedunia 2020, Rabu (16/12/2020).
Suharso menjelaskan bahwa meski sudah pada angka 82 persen, DTKS berbasis NIK bukanlah data sebenarnya.
“Sebab DTKS menurut perhitungan Bappenas masih 57 persen ketepatannya,” jelasnya.
DTKS menjadi penting di tengah pandemi Covid-19 karena berfungsi sebagai pedoman untuk mengambil keputusan dalam pemberian bansos.
Baca Juga
Akurasi yang belum tepat dan lama tidak diperbarui membuat penyaluran bantuan tak tepat sasaran.
Sementara itu, pemerintah menganggarkan Rp695, triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional untuk mengatasi lemahnya ekonomi akibat Covid-19. Dari total tersebut, Rp230,66 triliun. Hingga minggu lalu, serapannya mencapai Rp212,01 triliun.
