Bisnis.com, JAKARTA – Setelah terkontraksi cukup dalam hingga 5,32 persen pada triwulan II 2020 akibat pandemi Covid-19, ekonomi Indonesia terus menunjukkan perbaikan signifikan, ditandai dengan proyeksi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) atas triwulan IV 2020 yang melanjutkan pemulihan ekonomi.
Di tiga bulan terakhir 2020, kontraksi pertumbuhan ekonomi diprediksi akan lebih rendah dengan harapan menuju positif.
Terus beranjak positif sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia di Maret silam, realisasi pertumbuhan ekonomi 2020 diperkirakan tetap akan terkontraksi dengan capaian pertumbuhan ekonomi lebih rendah dari target 5,3 persen yang ditetapkan di awal tahun.
Meski masih terkontraksi, ekonomi yang terus pulih disebabkan beberapa kebijakan yang dipayungi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan setelah sebelumnya didahului Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjabarkan sejumlah kebijakan tersebut, di antaranya kebijakan refocusing, realokasi anggaran kegiatan nonprioritas, hingga pemberian paket stimulus untuk mitigasi pandemi Covid-19.
“Stimulus tersebut diberikan Pemerintah Indonesia melalui insentif pajak, tambahan belanja negara, serta pembiayaan anggaran untuk menangani masalah kesehatan, perlindungan sosial, dan dukungan kepada dunia usaha dan pemerintah daerah. Mengacu pada Nota Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2021, pemerintah mengalokasikan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional mencapai Rp 695,2 triliun atau diperkirakan setara dengan 4,2 persen PDB,” tutur Suharso kepada Bisnis Indonesia, Jumat (14/12/2020).
Selain itu, dilihat dari sudut pandang moneter, strategi pemulihan ekonomi dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi.
Di November 2020, BI menurunkan tingkat suku bunga acuan BI 7-day Reverse Repo Rate hingga 3,75 persen dan menerapkan quantitative easing demi ketersediaan likuiditas di pasar keuangan, sementara OJK mengambil langkah relaksasi dan restrukturisasi pinjaman untuk menjaga kesehatan sektor keuangan, termasuk perbankan yang saat ini kondisinya relatif baik dengan Capital Adequacy Ratio di atas 20 persen dan Non-Performing Loan di bawah 5 persen.
Ekonomi Indonesia sempat menghadapi tantangan saat pandemi Covid-19 berujung pada capital outflow serta depresiasi nilai tukar rupiah di atas Rp 16.500 per USD dan turunnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), lebih rendah dari 4.000 di akhir Maret 2020. Dengan berbagai kebijakan, nilai tukar rupiah menguat ke Rp 14.000 per USD di awal Desember 2020, sementara IHSG kembali ke kisaran 6.000.
Perbaikan pasar saham dan penguatan nilai tukar rupiah menjadi cerminan keyakinan tinggi untuk berlanjutnya pemulihan ekonomi Indonesia di triwulan IV 2020.
“Selain itu, stabilitas makroekonomi juga tercermin dari tingkat inflasi yang stabil, defisit neraca berjalan yang rendah, dan cadangan devisa yang tinggi. Dengan berbagai perkembangan tersebut, proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia direvisi dengan cepat. Dampak ekonomi yang pada awalnya diperkirakan akan berbentuk V, berubah menjadi huruf U atau bahkan huruf L. International Monetary Fund yang pada awal 2020 memprediksi pertumbuhan ekonomi dunia akan mencapai 3,3 persen, merevisi proyeksi tersebut menjadi -4,4 persen pada Oktober 2020. Lembaga internasional lain seperti Bank Dunia hingga Organisation for Economic Co-operation and Development juga memperkirakan terjadinya resesi dunia, dengan pertumbuhan ekonomi masing-masing sebesar -5,2 persen dan -4,5 persen pada 2020,” papar Suharso.
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2021
Rencana Kerja Pemerintah 2021 dengan tema “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial” yang disusun Kementerian PPN/Bappenas menjadikan 2021 sebagai tahun untuk mengejar target pembangunan jangka menengah dan panjang. Salah satu strategi yang diusung adalah mendorong perbaikan mesin penggerak ekonomi yaitu industri, pariwisata, dan investasi untuk penyerapan tenaga kerja serta menggerakkan usaha-usaha lain yang terkait.
“Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan mencapai 5,0 persen pada 2021. Dengan target pertumbuhan ekonomi tersebut, Gross National Income atau Pendapatan Nasional Bruto per kapita, menggunakan Atlas Method, diharapkan mampu meningkat, mencapai US$ 4.190 hingga 4.330 per kapita di tahun depan,” kata Suharso.
Dengan target tersebut, Indonesia dibidik masih menyandang predikat Upper-Middle Income Countries. Dari kacamata PDB pengeluaran, di 2021 mendatang, pertumbuhan ekonomi bertumpu pada akselerasi investasi dengan target peningkatan 6,4 persen.
Untuk tahun depan, pemerintah menyiapkan lima langkah untuk meningkatkan investasi, yakni finalisasi Rancangan Undang-Undang terkait Ketentuan dan Fasilitasi Perpajakan, pemberian fasilitas kemudahan akses pinjaman perbankan, pemberian fasilitasi investasi seperti percepatan perizinan berusaha di kementerian, lembaga, dan daerah melalui sistem Online Single Submission terintegrasi, pemberian kemudahan untuk investasi berorientasi ekspor, hingga kemudahan dalam pemenuhan bahan baku dalam negeri dan ekspor.
Target peningkatan ekspor barang dan jasa diprediksi sebesar 4,5 persen pada 2021, didorong naiknya permintaan ekspor Indonesia akibat pulihnya aktivitas ekonomi dunia.
Sementara itu, target peningkatan konsumsi masyarakat dibidik 4,7 persen, didorong tingkat inflasi yang rendah, perluasan bantuan sosial, dan alokasi Kartu Prakerja. Konsumsi pemerintah juga ditargetkan naik 6,2 persen dengan relaksasi aturan batas defisit anggaran yang terus berlaku hingga 2021. Target peningkatan impor barang dan jasa juga meningkat, diprediksi tumbuh 5,9 persen dengan penguatan aktivitas ekonomi domestik.
Pertumbuhan ekonomi dari sisi lapangan usaha mengandalkan sektor industri, perdagangan, serta penyediaan akomodasi dan makan minum sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, sementara sektor terdampak negatif diharapkan pulih, seiring dengan normalnya kondisi global dan domestik yang berujung pada semakin bergeraknya roda industri dan memicu kedatangan wisatawan.
Akselerasi pertumbuhan ekonomi juga didukung peningkatan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang didorong pulihnya permintaan domestik dan global serta meningkatnya produktivitas lahan dan penguatan nilai tambah produk.
Dilihat dari kacamata kewilayahan dan regional, pemulihan ekonomi Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi akan diungkit oleh peningkatan harga komoditas, khususnya batu bara, minyak sawit mentah, dan nikel. Untuk Jawa, perbaikan pasokan bahan baku dan efisiensi logistik juga diprediksi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, sementara pemulihan ekonomi Bali dan Nusa Tenggara didorong oleh faktor wisatawan mancanegara. Peran Kawasan Timur Indonesia juga menjadi salah satu fokus arah kebijakan peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah pada 2021.
“Bappenas optimistis perbaikan (pemulihan ekonomi) tersebut dapat terus berlanjut hingga 2021, meski tidak dapat dipungkiri bahwa pandemi Covid-19 masih akan mewarnai tahun depan dan proses pengendalian Covid-19 sangat bergantung pada penemuan dan distribusi vaksin hingga mencapai herd immunity,” jelas Suharso.
Faktor pamungkas untuk pemulihan ekonomi Indonesia adalah kebijakan pengendalian Covid-19, terutama agar 2021 menjadi tahun di mana Indonesia mampu mengejar target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 yang mengamanatkan ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata 5,7–6,0 persen per tahun, demi menjadikan Indonesia negara berpendapatan tinggi sesuai Visi Indonesia 2045 yang disusun sebagai cita-cita 100 Tahun Kemerdekaan.
