Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat menyetujui undang-undang dapat membatasi perusahaan China untuk melantai di bursa negara itu. Raksasa China seperti Alibaba Group Holding Ltd. dan Baidu Inc. bisa dikeluarkan dari bursa AS jika regulator tidak diizinkan untuk meninjau audit keuangan mereka.
Undang-undang tersebut memenangkan dukungan bipartisan di DPR setelah dengan mendapat persetujuan Senat AS pada Mei. Rancangan undang-undang kini dikirimkan ke Presiden Donald Trump untuk ditandatangani di saat-saat terakhir masa kepresidenannya.
Meskipun undang-undang itu memberikan waktu tiga tahun berturut-turut bagi perusahaan untuk mematuhi perintah regulator, beleid itu mewakili pengawasan yang intensif Washington terhadap hubungan dengan China. Perusahaan China selama bertahun-tahun mengandalkan akses ke pasar modal AS dan lebih luas lagi ke keuangan berbasis dolar, sebagai komponen pendanaan utama.
"Kebijakan AS membiarkan China mengabaikan aturan yang dijalankan oleh perusahaan Amerika, dan itu berbahaya," kata Senator John Kennedy, salah satu pendukung utama RUU tersebut, dalam sebuah pernyataan, dilansir Bloomberg, Kamis (3/12/2020).
Selain mewajibkan perusahaan untuk mengizinkan regulator AS meninjau audit keuangan, tindakan tersebut mengharuskan perusahaan untuk mengungkapkan apakah mereka berada di bawah kendali pemerintah.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying mengatakan bahwa Beijing dengan tegas menentang peraturan sekuritas yang mempolitisasi dan menyerukan untuk meningkatkan dialog dan kerja sama.
Baca Juga
Dalam serangan lain ke China, Departemen Keamanan Dalam Negeri AS mengatakan bahwa petugas bea cukai di pelabuhan akan menyita pengiriman kapas dan produk kapas yang berasal dari Korps Produksi dan Konstruksi Xinjiang, sebuah entitas yang berafiliasi dengan militer yang merupakan salah satu produsen terbesar di China.
Senator Chris Van Hollen, seorang Demokrat dari Maryland, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa RUU ini akan melindungi orang-orang yang telah ditipu setelah berinvestasi di perusahaan China yang tampaknya sah yang tidak memiliki standar yang sama seperti perusahaan publik lainnya.
"RUU ini membenarkan yang salah, memastikan bahwa semua perusahaan di bursa AS mematuhi aturan yang sama," katanya.
Tindakan itu mewakili momen penting dalam perselisihan berkepanjangan antara Washington dan Beijing. Masalahnya adalah penolakan China untuk mengizinkan Dewan Pengawas Akuntansi Perusahaan Publik memeriksa audit perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di AS. Persyaratan untuk inspeksi oleh agensi tersebut, yang dibuat setelah skandal akuntansi Enron Corp., dimaksudkan untuk mencegah penipuan dan kesalahan yang dapat menghapus pemegang saham.
Fang Xinghai, Wakil Ketua Komisi Pengaturan Sekuritas China, bulan lalu menyatakan optimisme bahwa perselisihan itu dapat diselesaikan dengan terpilihnya Joe Biden di Gedung Putih bulan depan. Menurutnya penting untuk memastikan bahwa perusahaan China memiliki akses ke pasar modal internasional.
Regulator di kedua negara telah terlibat dalam negosiasi yang berulang-ulang di tengah kebuntuan selama lebih dari satu dekade. Selama bertahun-tahun, ada saat-saat optimisme bahwa kedua belah pihak mendekati kesepakatan, tetapi pada akhirnya itu selalu gagal, dengan China mengutip undang-undang kerahasiaan yang ketat. Lebih dari 50 yurisdiksi asing lainnya sekarang mengizinkan inspeksi Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB).
Terlepas dari ketidakmampuan para pengawas AS untuk meninjau audit perusahaan China, mereka diizinkan untuk terus berdagang di AS, karena dinamika tersebut telah menguntungkan bursa saham Paman Sam, bank investasi, dan manajer aset. Menurut Komisi Sekuritas dan Bursa, lebih dari 150 perusahaan di negara itu, dengan nilai gabungan US$1,2 triliun, diperdagangkan di bursa AS pada 2019 dan telah terjadi serentetan penawaran umum perdana tahun ini.
Perusahaan besar seperti Vanguard Group Inc., New York Stock Exchange, dan Nasdaq semuanya telah menyatakan keprihatinan bahwa tren dapat berbalik karena tindakan keras yang dapat menyebabkan perusahaan China memindahkan listing mereka ke Hong Kong atau negara di mana perlindungan investor lebih longgar.
Chief Financial Officer Alibaba Maggie Wu mengatakan bahwa perusahaan akan berusaha untuk mematuhi undang-undang itu. Sementara itu, Jay Clayton, ketua Komisi Sekuritas dan Bursa, mengatakan undang-undang tersebut akan membantu menyamakan lapangan bermain untuk semua emiten di pasar saham AS.
"Pemungutan suara hari ini, yang dikombinasikan dengan kerja komisi yang sedang berlangsung, akan membantu mengatasi masalah yang sudah berlangsung lama ini untuk kepentingan investor AS," katanya dalam sebuah pernyataan.
Sebelumnya, Securities and Exchange Commission (SEC) telah mendorong peraturan yang akan menyebabkan pencabutan daftar perusahaan karena tidak mematuhi aturan audit AS. Upaya itu sebagai tanggapan atas rekomendasi yang dirilis awal tahun ini oleh pejabat keuangan atas yang ditunjuk Trump termasuk Clayton dan Menteri Keuangan Steven Mnuchin.
Bursa New York (NYSE) mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pihaknya berharap rentang waktu yang diberikan pada undang-undang ini akan memungkinkan untuk menyeimbangkan perlindungan dan pilihan bagi investor.
Sementara itu, Nasdaq mengatakan siap bekerja dengan perusahaan terdaftar untuk mematuhi semua peraturan dan berharap dapat bekerja sama dengan SEC untuk meningkatkan transparansi.
