Bisnis.com, JAKARTA - Epidemiolog Universitas Indonesia Pandu Riono mengingatkan pemerintah untuk tidak berfikir naif bahwa cuti bersama, Pilkada 2020, membuka pariwisata, hingga Undang-Undang Cipta Kerja dapat memulihkan perekonomian yang terdampak pandemi Covid-19.
Pandu mengatakan bahwa Kementerian Keuangan memberikan indikasi tidak ada peningkatan yang berarti sejauh ini dari kebijakan pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi.
Oleh karena itu, dia menilai salah satu kunci keberhasilan adalah dengan mengendalikan penyebaran virus Corona terlebih dahulu.
“Selama Pandemi belum terkendali, pemulihan ekonomi sulit terwujud,” tulis Pandu melalui akun Twitter miliknya @drpriono1, Jumat (27/11/2020).
Adapun, Badan Pusat Statistik (BPS), sebelumnya melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III/2020 masih berada dalam zona kontraksi, yaitu sebesar -3,49 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
Angka pertumbuhan yang kembali tercatat negatif ini pun menunjukkan bahwa Indonesia mengalami resesi ekonomi, setelah ekonomi pada kuartal II/2020 juga tercatat negatif sebesar -5,32 persen yoy.
Janganlah berpikiran naif bahwa cuti bersama, pilkada serentak, pariwisata domestik, UU Cipta Kerja dll dapat segera memulihkan ekonomi yg lagi merosot ini. @KemenkeuRI indikasikan tak ada peningkatan yg berarti. Selama Pandemi belum terkendali, pemulihan ekonomi sulit terwujud. pic.twitter.com/cAxgVOoXtI
— Juru Wabah (@drpriono1) November 26, 2020
Sebelumnya, hal serupa juga telah diungkapkan oleh Ketua Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi (Satgas PEN) Budi Gunadi Sadikin.
Dia menegaskan bahwa roda perekonomian di dalam negeri tidak akan bisa bergerak tanpa rasa aman di tengah masyarakat. Oleh karena itu, penanggulangan isu kesehatan harus menjadi fokus.
“[Antara] 57 sampai 58 persen kontributor PDB kita saat ini tidak memutar ekonomi, karena merasa takut. Kami menyadari memang fokus harus ke kesehatan untuk membangkitkan kembali rasa aman,” kata Budi dalam seminar virtual Gotong-Royong Jaga UMKM Indonesia, Selasa (11/8/2020).
Sementara itu, berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), hingga 18 November 2020, program PEN telah terserap Rp408,66 triliun atau 58,8 persen dari pagu Rp695,2 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan beberapa program sudah terserap hampir 100 persen, sepert PKH, bantuan beras, dan kartu prakerja. Beberapa program lainnnya masih membutuhkan kerja keras pemerintah untuk merealisasikan seoptimal mungkin sebelum tutup tahun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
