Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Destinasi Pariwisata Super Prioritas, Ada Rp21 Triliun Lagi untuk PEN

Pemerintah fokus melakukan sinkronisasi terhadap pengembangan lima destinasi super prioritas yang sudah dilakukan selama dua tahun belakangan.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Bisnis/Triawanda Tirta Aditya
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Bisnis/Triawanda Tirta Aditya

Bisnis.com, JAKARTA –  Sejumlah kementerian/ lembaga mengusulkan dana Pemulihan Ekonomi Nasional hingga Rp21,5 triliun, termasuk untuk Percepatan Pengembangan Lima Destinasi Wisata Prioritas.

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan sesuai  perintah Presiden Joko Widodo, sinkronisasi dilakukan untuk pengembangan lima destinasi super prioritas yang sudah dilakukan selama dua tahun belakangan.

Menurutnya, berdasarkan data Kementerian Pariwisata dan Kreatif saat ini pariwisata Indonesia sudah semakin membaik.

Oleh karena itu pihaknya akan menindaklanjuti melakukan studi antropologi di lima destinasi pariwisata prioritas tersebut karena pandemi telah mengubah pola pikir masyarakat dalam bepergian.

Hal lain yang harus diperhatikan adalah persoalan kebersihan di semua tempat dan keamanan hingga keistimewaan masing-masing daerah.

“Infrastruktur so far so good, tidak banyak komplain. Pak Erick Thohir tadi kami minta kalau saya kasihkan ke dana PEN [Pemulihan Ekonomi Nasional] untuk lima destinasi ini ada Rp21 triliun lagi. Harapan kami tentunya turis naik lagi, kita juga fokus domestik kalau luar negeri tidak perlu buru-buru,” ujarnya, Jumat (27/11/2020).

Menteri BUMN Erick Thohir memaparkan dukungan program dan kegiatan kementerian atau lembaga untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam RKP adalah senilai Rp9,956 miliar. Selanjutnya, sejumlah usulan dalam program PEN mencapai Rp21,5 triliun.

Rinciannya untuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif senilai Rp5,6 triliun, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Rp1,2 triliun, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) senilai Rp1,5 triliun, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebesar Rp224 miliar.

Disusul, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebesar Rp 849 miliar. Kemudian, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Rp102 miliar, Badan SAR Nasional (Basarnas) Rp2,4 triliun, Polri senilai Rp2,8 triliun, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero), atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) sebesar Rp4.9 triliun, dan terakhir adalah TVRI dana yang diusulkan mencapai Rp1,3 triliun. 

Sebagian anggaran tersebut juga direalisasikan kementerian dan lembaga untuk mendorong pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

"Seperti kita ketahui, bahwa kondisi pariwisata hari ini, tentu kalau kita lihat memang kasus Covid-19 masih terus ada hingga hari ini, karena itu, sektor pariwisata juga mengalami penurunan tajam, tentu bukan hanya Indonesia tapi juga bagi seluruh negara di dunia," ujar Erick.

Selain itu tak hanya anggaran untuk sektor pariwisata, pemerintah juga akan mendorong kinerja pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk tahun depan.

"Kedua, insentif untuk pelaku usaha pariwisata, termasuk juga UMKM, ini juga menjadi sebuah kelanjutan untuk di tahun depan," katanya.

Sementara itu, Luhut melanjutkan saat ini pasar pariwisata domestik masih mengambil komposisi terbesar yakni di kisaran 75 persen hingga 80 persen. Sayangnya, persoalan utama pada destinasi pariwisata super prioritas (DPSP) masih terletak pada kelemahan empat komponen utama yaitu atraksi, aksesibilitas, amenitas, dan ancillary facilities.

Menurutnya, Indonesia harus dapat menandingi negara kompetitornya di Asia Tenggara sehingga dapat meningkatkan kepuasan wisatawan dan peringkat Indonesia pada Travel and Tourism Competitiveness Index menjadi peringkat 30 pada 2021.

Dari sisi alam dan petualangan, belanja, MICE, kebudayaan dan kesehatan, Indonesia masih kalah dibandingkan dengan Thailand. Dari sisi kuliner dan hiburan, Indonesia juga tertinggal dari Filipina dan Singapura.

“Hasil koordinasi ini harus dituntaskan pada 2021,”tekannya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper