Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah berencana menyulap 5 destinasi wisata super prioritas menjadi surga bagi wisatawan di segala segmen. Dengan perkiraan investasi lebih dari Rp30 triliun, kawasan tersebut kemungkinan besar bisa dinikmati pada 2023.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjelaskan pemerintah telah menentukan destinasi-destinasi sesuai dengan segmentasi masing-masing. Daerah seperti Mandalika dan Labuan Bajo pun diproyeksikan sebagai destinasi wisata premium.
"Kalau kita tidak ada perbedaan di masing-masing destinasi wisata tersebut, akhirnya tidak ada sesuatu yang menarik," ujar Erick dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang diselenggarakan Jumat (27/11/2020).
Untuk Likupang, Erick mengatakan kawasan tersebut bakal menjadi destinasi wisata segmen menengah dengan target pasar turis-turis dari China. Selanjutnya, Borobudur bakal diarahkan sebagai destinasi dengan target pasar dari segmen menengah ke bawah.
Sementara destinasi wisata super prioritas terakhir, yakni Danau Toba, pemerintah sedang mendorong pembangunan infrastruktur untuk menjadikan area tersebut sebagai hub bagi wisatawan asing maupun domestik sebelum menuju destinasi lain.
Dari segi biaya, diperkirakan perlu investasi lebih dari Rp30 triliun. Perinciannya, Mandalika dengan perkiraan investasi Rp30,8 triliun masing-masing Rp2,2 triliun dari untuk pembangunan kawasan dan Rp28,6 triliun dari pelaku usaha.
Untuk pengembangan Labuan Bajo, total kucuran dana diperkirakan mencapai Rp2,67 triliun dengan perincian Rp2 triliun dari dana APBN PUPR, Rp1 triliun dari PEN ITDC, dan Rp470 miliar dari PMN IYDC.
Sementara di Likupang, pemerintah memperkirakan nilai investasi mencapai Rp2,1 triliun untuk pembangunan kawasan, serta investasi senilai Rp5 triliun yang diperkirakan bakal mengucur hingga 2040.
Kendati demikian, proses pengembangan destinasi wisata prioritas masih berhadapan dengan sejumlah kendala, di antaranya penetapan lokasi untuk pengadaan lahan, dasar hukum pengadaan lahan, serta adanya masyarakat yang disebut tidak memiliki hak tetapi tinggal di kawasan.
