Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden RI Ma'ruf Amn mengingatkan bahwa realisasi berbagai program subsidi terkait perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) masih belum maksimal.
Hal ini diungkapkan dalam diskusi virtual Seminar dan Sarasehan Nasional Himpunan Pengembang Nusantara (HIPNU) bertajuk Mewujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia - Sektor Perumahan Rakyat, Sabtu (21/11/2020).
Ma'ruf menjelaskan bahwa pemerintah percaya kegiatan pembangunan perumahan bukan hanya akan memberikan dampak positif terhadap ekonomi, namun juga sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
"Sejak diresmikan Presiden Jokowi pada tahun 2015, program satu juta rumah telah terealisasi sebanyak 4,8 juta unit pada 2019 dan yang membuat kita semua bangga, lebih dari 70 persen dari jumlah tersebut dinikmati golongan masyarakat berpenghasilan rendah," jelasnya.
Pasalnya, sektor properti memberikan dampak kepada lebih dari 150 jenis usaha dan Industri serta menyerap lapangan kerja cukup besar. Hal ini akan membantu sektor ini bangkit lagi setelah terdampak Covid-19.
Selain itu, walaupun jumlah perumahan telah bertambah, backlog atau kekurangan pasokan rumah saat ini masih tetap cukup besar karena laju pertumbuhan keluarga cukup tinggi, mencapai 11,04 juta unit.
Baca Juga
Inilah kenapa menurut Ma'ruf, percepatan pembangunan perumahan begitu mendesak. Realisasi program dan subsidi pemerintah harus menjadi perhatian utama. "Pemanfaatan berbagai skema fasilitas pembangunan perumahan ada yang menunjukkan capaian yang baik, namun ada pula yang masih perlu ditingkatkan," tambahnya.
Misalnya, program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dari anggaran Rp11 triliun, telah teralisasi Rp8,9 triliun, atau sudah di atas 80 persen. Namun, program Subsidi Selisih Bunga (SSB) realisasinya masih kecil, yaitu hanya Rp788 miliar dari Rp4,9 triliun.
Begitu pula skema Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) target untuk 4 juta orang dengan anggaran Rp1,6 triliun realisasinya masih rendah, baru Rp90 miliar. Adapun, Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) dari anggaran Rp8,3 triliun baru terealisasi Rp380 miliar.
Inilah kenapa realisasi total unit pembangunan perumahan MBR dari skema FLPP, SSB, dan BP2BT mencapai 688.027 unit atau 71,87 persen dari target.
Ma'ruf menjelaskan bahwa pandemi memang berdampak pada penurunan pendapatan seluruh lapisan masyarakat, tak terkecuali bagi penyediaan rumah MBR. "Misalnya, SSB dari target 175.000 unit baru 12.904 karena pengembangnya tidak berproduksi, karena daya beli masyarakat yang kurang," jelasnya.
Selain itu, Ma'ruf mencatat realisasi rendah ini juga akibat tidak siapnya infrastruktur dasar seperti listrik dan air di daerah pembangunan. Oleh sebab itu, Ma'ruf berharap ke depan pemerintah ikut memperhatikan hal ini. "Perlu ada percepatan untuk memenuhi percepatan pemenuhan rumah MBR. Saat ini pemerintah mengkaji lebih lanjut skema subsidi dan intervensi pemerintah yang lebih tepat," ujarnya.
Ma'ruf mengungkap terdapat empat kemungkinan skema baru tersebut berupa penggunaan sisa anggaran skema SSB dan SBUM Tahun Anggaran 2020 dan penggunaan tanah-tanah negara untuk pembangunan perumahan.
Selain itu, ada pula pemanfaatan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan integrasinya dengan skema-skema pembiayaan perumahan lainnya, dan terakhir reformasi Perumahan Nasional (Perumnas).
Adapun, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021, anggaran di sektor perumahan rakyat tercatat mencapai Rp30 triliun, berupa anggaran untuk skema SSB Rp5,9 triliun, skema SBUM Rp630 miliar, pembangunan dari kementerian dan lembaga Rp6,7 triliun, serta skema FLPP Rp16,6 triliun.
