Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melakukan rekomposisi anggaran senilai total Rp45,66 triliun pada Tahun Anggaran 2021 dengan tiga percepatan yang dilakukan untuk penyerapan anggaran tahun depan.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan setidaknya terdapat tiga hal yang dapat dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan anggaran pada 2021 yakni mendata kegiatan untuk segera dilakukan persiapan dan pelaksanaan lelang tidak mengikat pada November 2020 dengan diawali proses data filling ke aplikasi SIRUP. Lalu dilanjutkan dengan percepatan Penetapan Pelaksana Kegiatan, serta Pokja Pelaksana Pelelangan.
“Sementara itu kegiatan yang diprioritaskan lelang tidak mengikat adalah pekerjaan infrastruktur yang pengerjaan di atas enam bulan. Selanjutnya pekerjaan subsidi perintis darat, laut dan udara. Permakanan di sekolah vokasional kemenhub pada Januari harus masuk hingga kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan layanan ke Masyarakat,” ujarnya, Selasa (17/11/2020).
Sementara itu, Budi menjelaskan terkait dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor transportasi juga cukup dilematis selama pandemi karena sektor udara dan KA hanya menyentuh 15 persen.
Adapun, komposisi alokasi anggaran Kemenhub TA 2021 terbagi menjadi empat alokasi program, yakni dukungan manajemen, infrastruktur konektivitas, riset dan invoasi, serta pendidikan dan pelatihan vodkasi. Masing-masing memiliki total pagu anggaran Rp9,5 triliun, Rp33,95 triliun, Rp112 miliar, serta Rp2 triliun.
Empat unit kerja yakni sektor darat, laut, udara, dan perkeretaapian masing-masing senilai Rp7,6 triliun, Rp11,42 triliun, Rp10 triliun, Rp11,1 triliun. Sesuai Surat Menteri Keuangan,nilai pagu tersebut dengan rincian untuk Belanja Pegawai senilai Rp3,9 triliun, Belanja Barang Operasional Rp2,6 triliun, serta Belanja barang non operasional senilai Rp38,82 triliun.
Baca Juga
Sumber pendanaan akan dipeproleh dari Rupiah murni senilai Rp33,86 triliun, PNBP Rp3,79 triliun, BLU senilai Rp1,5 triliun, PLN Rp807 miliar serta SBSN senilai Rp5,6 triliun.
