Bisnis.com, JAKARTA - Kinerja pembiayaan korporasi mulai tampak setelah beberapa bulan sebelumnya tercatat 0 persen. Meski demikian, persoalan regulasi masih menghambat efektivitas penyalurannya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan bahwa pemerintah telah mencapai sejumlah kemajuan dalam proses pembiayaan korporasi. Beberapa regulasi yang dibutuhkan sebagian saat ini telah dirampungkan.
"Realisasi penyertaan modal negara direncanakan pada minggu pertama November sampai dengan Desember 2020," kata Sri Mulyani dalam paparannya, Senin (9/11/2020).
Sri Mulyani menambahkan bahwa realisasi pembiayaan korporasi sejauh ini baru sekitar Rp2 triliun atau 3,2 persen dari alokasi anggaran senilai Rp62,2 triliun.
Realisasi program ini didorong oleh penjaminan korporasi melalui pembayaran imbal jasa penjaminan (IJP) senilai Rp942 juta dan dana cadangan claim loss limit senilai Rp2 triliun. Untuk mempercepat penyerapannya, pemerintah telah menetapkan beberapa target.
Salah satu di antaranya adalah pencairan dana talangan ke beberapa BUMN. Dalam hal ini, pencairan dana talangan kepada proyeksi pinjaman kepada PT KAI (Persero) dan perumnas pada pekan ketiga bulan ini serta proyeksi pinjakam kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk pada waktu yang sama.
Baca Juga
Dari sisi regulasi, Eks Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga akan terus berkoordinasi dengan Sekretariat Negara dan Kementerian Hukum dan HAM, pembahasan maraton dengan BUMN, penunjukkan konsultan dalam pelaksanaan due diligence dan pelibatan SMV dalam penyusunan KPI untuk mempercepat proses pencairan.
"Untuk beberapa peraturan hampir selesai dan nanti diharapkan segera terealisasi," jelasnya.
