Bisnis.com, JAKARTA – Kunjungan wisatawan menjadi satu-satunya jalan keluar untuk memulihkan dampak pandemi Covid-19 terhadap sektor ketenagakerjaan di industri pariwisata di Tanah Air.
Peran pemerintah daerah (Pemda) pun dinilai menjadi kunci untuk membuka jalan menuju perbaikan tersebut.
Berdasarkan laporan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), pada periode Juni-Juli 2020 terdapat sebanyak 40 persen tenaga kerja hotel dan restoran yang terkena unpaid leave akibat terdampak pandemi Covid-19.
Deputi Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Hari Santosa Sungkari mengatakan intervensi pemerintah pusat sebatas menyosialisasikan protokol, mengadakan kegiatan pemerintahan di hotel, dan mengelontorkan dana hibah kepada pelaku usaha pariwisata.
"Confidence level masyarakat harus diangkat sehingga tingkat kunjungan wisatawan bisa pulih, dan yang sehari-hari bisa melakukan hal itu adalah pemda. Pemerintah pusat hanya memberi stimulus-stimulus seperti dana hibah dan tidak bisa melakukan kontrol sampai ke daerah," ujar Hari kepada Bisnis, Senin (26/10/2020).
Adapun, dana hibah sebesar Rp3,3 triliun yang dikucurkan Kemenparekraf bertujuan menolong pelaku usaha perhotelan dan restoran untuk mempertahankan pekerja serta menopang biaya operasional. Harapannya, isu ketenagakerjaan di sektor tersebut dapat teratasi.
Baca Juga
Namun, lanjut Hari, dana hibah tersebut diestimasikan hanya dapat menopang arus kas pelaku usaha pariwisata di sektor perhotelan dan restoran yang tercatat terdampak cukup parah akibat pandemi Covid-19 paling lama 4 bulan.
Data BPS menunjukkan kunjungan wisman di Indonesia selama Januari-Agustus 2020 anjlok 87 persen dari 1,27 juta menjadi 164.970 wisatawan. Secara tahunan, kunjungan wisatawan mancanegara di Tanah Air turun 89,22 persen.
Selain itu, tingkat penghunian kamar hotel berbintang pada Agustus 2020 turun 22,37 persen secara tahunan (yoy) dari 53,80 persen menjadi 29,80 persen.
Lebih lanjut, dia mengatakan perubahan yang terjadi di sektor usaha pariwisata dari menjual keindahan menjadi kesehatan dan keamanan destinasi, mengharuskan pemerintah daerah menjalankan protokol kesehatan dan keamanan dengan lebih tegas.
"Kalau ada pelanggaran, setiap kepala dinas boleh menegur dan melaporkan ke pemerintah pusat untuk disegel. Hal itu yang tidak dilakukan oleh banyak daerah destinasi wisata di Indonesia. Untuk punishment, itu wewenang pemerintah daerah," kata Hari.
Pemerintah menganjurkan pelaku usaha perhotelan dan restoran untuk menjalankan sejumlah strategi menjelang masa pemulihan, yakni dengan menggencarkan penjualan secara daring untuk restoran dan menjual paket-paket yang disesuaikan dengan kondisi Covid-19.
"Mereka yang penting bisa break event point dulu, bisa bayar pegawai dan operasional," lanjutnya.
Selain itu, kehadiran vaksin Covid-19 diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri wisatawan sehingga menjadi titik terang bagi industri pariwisata, termasuk dengan terserap kembalinya tenaga kerja yang dirumahkan ataupun terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) selama pandemi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
