Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Menteri KKP: UU Ciptaker Permudah Investasi

Kemudahan perizinan berlaku di sektor perikanan budidaya dengan menerapkan proses perizinan satu pintu di BKPM, sementara KKP bertindak sebagai pengawas bersama dengan pemerintah daerah.
Desyinta Nuraini
Desyinta Nuraini - Bisnis.com 23 Oktober 2020  |  19:03 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Menteri Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.  - ANTARA
Menteri Kelautan dan Perikanan Menteri Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. - ANTARA

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengatakan terbitnya UU Cipta Kerja mempermudah perizinan investasi di sektor kelautan dan perikanan.

"Enggak ada lagi orang mau investasi tapi harus nunggu izin bertahun-tahun. Kan lama, keburu diambil negara lain uangnya. Ini semangat omnibus law di KKP yang kita dorong," ujarnya dalam siaran pers, Jumat (23/10/2020).

Kata dia, semangat omnibus law itu sudah berjalan di KKP dengan lahirnya Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (Silat) untuk perizinan kapal tangkap ukuran di atas 30 GT yang berlaku secara online pada akhir 2019.

Sistem Silat memangkas waktu pengurusan dari yang tadinya 14 hari menjadi satu jam. Edhy menuturkan hingga 7 Oktober 2020, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari ribuan izin yang dikeluarkan Silat nilainya lebih dari Rp470 miliar.

Kemudahan perizinan kini juga berlaku di sektor perikanan budidaya dengan menerapkan proses perizinan satu pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sementara KKP bertindak sebagai pengawas bersama dengan pemerintah daerah. Tadinya butuh 21 izin untuk bisa memulai usaha budidaya di Indonesia.

Lebih lanjut Edhy mengklaim walaupun perizinan dipermudah, pengawasan lingkungan tetap dijalankan. "Pelaksanaan teknisnya KKP yang mengawasi. Amdal tetap harus dilengkapi," terangnya.

Di sisi lain, Edhy memastikan tidak ada lagi kriminalisasi terhadap pelaku usaha. Sudah ada nota kesepahaman antara KKP dan Polri bahwa pelanggaran yang bersifat administratif dilakukan pembinaan, bukan penindakan.

"Pak Kapolri sudah mengeluarkan ke seluruh Polda supaya tidak ada lagi kriminalisasi itu," tuturnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

perikanan budidaya Omnibus Law cipta kerja
Editor : Novita Sari Simamora
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top