Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk segera mencari solusi mengatasi lambannya hilirisasi batu bara di Indonesia. Pasalnya, negara ini sudah terlalu lama mengekspor batu bara mentah dan harus segera diakhiri.
Presiden Jokowi pun menyoroti dua permasalahan sulitnya pengembangan industri turunan batu bara. Dia mendapatkan laporan faktor keekonomian dan teknologi menjadi hambatan utama.
“Saya kira ini bisa diatasi kalau perusahaan-perusahaan itu atau BUMN berpartner, mencari partner,” kata Presiden saat membuka rapat terbatas percepatan peningkatan nilai tambah batu bara secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/10/2020).
Presiden mencatat bahwa pada 2019 hanya ada 5 pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK OP) yang melakukan coal upgrading. Pada saat yang sama hanya ada 2 pemilik IUPK OP yang memproduksi briket batu bara.
Lebih lanjut, Jokowi mengatakan bahwa pengembangan industri turunan batu bara harus dilakukan mulai dari peningkatan mutu, pembuatan briket, pembuatan kokas, pencairan batu bara, gasifikasi, hingga campuran batu bara cair.
Pengembangan industri turunan, imbuhnya, akan meningkatkan nilai tambah komoditas secara signifikan. Selain itu, juga dapat mengurangi core bahan baku yang dibutuhkan industri dalam negeri seperti industri baja, industri petrokimia.
Baca Juga
“Dan tidak kalah pentingnya kita bisa membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya,” kata Jokowi.
Presiden pun meminta peta jalan atau roadmap disusun dengan penerapan teknologi yang ramah lingkungan dan strategi konkret dari hulu ke hilir.
“Berapa banyak yang akan diubah menjadi gas? Berapa banyak yang akan diubah menjadi petrokimia? Dan kawasan yang akan dikembangkan menjadi hilirisasi industri batubara di mana saja? Sehingga jelas arah kita ini seperti apa,” kata Jokowi.
Dia melanjutkan bahwa dalam menyusun peta jalan, pemerintah harus memastikan wilayah yang memiliki cadangan sumber batu bara untuk menjamin pasokan dalam hilirisasi.
Kemudian, perlu beberapa prioritas pengerjaan seperti program gasifikasi dan yang diperlukan industri petrokimia, serta dimethyl ether yang sangat penting sebagai subtitusi LPG.
“Sehingga bisa mengurangi impor LPG kita,” ungkap Presiden.
