Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Indonesia harus segera mengubah status sebagai eksportir bahan mentah menjadi negara industri yang mampu mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Presiden meminta jajarannya untuk mempercepat penyelesaian peta jalan atau roadmap optimalisasi batu bara di dalam negeri. Pasalnya, industri turunan batu bara harus cepat bergerak guna meningkatkan nilai tambah.
”Saya ingin dicarikan solusi mengatasi kelambanan industri turunan batubara ini karena kita sudah lama sekali mengekspor batu bara mentah. Ini saya kira memang harus segera diakhiri,” kata Jokowi membuka rapat terbatas percepatan peningkatan nilai tambah batu bara secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/10/2020).
Jokowi mengatakan bahwa pengembangan industri turunan batu bara harus dilakukan mulai dari peningkatan mutu, pembuatan briket, pembuatan kokas, pencairan batu bara, gasifikasi, hingga campuran batu bara cair.
Pengembangan industri turunan, imbuhnya, akan meningkatkan nilai tambah komoditas secara signifikan. Selain itu, juga dapat mengurangi core bahan baku yang dibutuhkan industri dalam negeri seperti industri baja, industri petrokimia.
“Dan tidak kalah pentingnya kita bisa membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya,” kata Jokowi.
Baca Juga
Presiden pun meminta peta jalan disusun dengan penerapan teknologi yang ramah lingkungan dan strategi konkret dari hulu ke hilir.
“Berapa banyak yang akan diubah menjadi gas? Berapa banyak yang akan diubah menjadi petrokimia? Dan kawasan yang akan dikembangkan menjadi hilirisasi industri batubara di mana saja? Sehingga jelas arah kita ini seperti apa,” kata Jokowi.
Dia melanjutkan bahwa dalam menyusun peta jalan, pemerintah harus memastikan wilayah yang memiliki cadangan sumber batu bara untuk menjamin pasokan dalam hilirisasi.
Kemudian perlu beberapa prioritas pengerjaan seperti program gasifikasi dan yang diperlukan industri petrokimia, serta dimethyl ether yang sangat penting sebagai subtitusi LPG.
“Sehingga bisa mengurangi impor LPG kita,” tambah Presiden.
