Bisnis.com, JAKARTA- Pansus Kawasan Berikat Nusantara yang dibentuk oleh DPRD DKI Jakarta menginginkan agar pembangunan di Pelabuhan Marunda tetap berjalan.
Hal itu diungkapkan oleh Ketua Pansus, Pandapotan Sinaga di sela kunjungan lapangan ke kawsan Pelabuhan Marunda, Jakarta Utara, Selasa (20/10/2020).
Menurutnya, kedatangan ke areal itu untuk mengecek wilayah pelabuhan, termasuk perbatasan dengan wilayah yang dikuasai oleh BUMN, PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN), di mana Pemprov DKI memiliki 26 persen saham di perusahan milik negara itu.
“Kita sudah cek rupanya ada kanal yang memisahkan sisi darat yang dikuasai oleh KBN berdasarkan Keppres 11 Tahun 1992, dengan areal yang direklamasi untuk dijadikan pelabuhan,” ujarnya.
Menurutnya, Pansus berharap proses pembangunan pier 2 dan 3 dapat berjalan dengan baik sehingga pelabuhan itu dapat beroperasi maksimal.
Untuk mencapai hal itu, pihaknya melalui rekomendasi yang akan dibuat, bermaksud mendudukan pihak PT KBN (Persero) dan PT Karya Citra Nusantara (KCN) selaku operator pelabuhan, guna mencari solusi terbaik yang tidak saling merugikan.
“Jadi dengan solusi itu, investor juga tidak merasa rugi karena dia ada investasinya juga. Artinya di pihak swasta tidak terganggu investasinya. Kalau terganggu, bisa kabur semua. Selain itu, di pihak KBN tidak terganggu sebagai BUMN. Di pihak Pemprov juga tidak dirugikan. Kita akan berkomunikasi juga dengan Kementerian BUMN selaku pemegang saham mayoritas KBN serta Kementerian Pelabuhan yang memberikan konsesi kepelabuhanan kepada KCN. Kita clear-kan supaya investor aman dan nyaman,” ungkapnya.
Sementara itu, Faisal Syafruddin, Kepala Badan Pembina BUMD DKI Jakarta mengatakan bahwa Pelabuhan Marunda memiliki potensi ekonomi yang besar. Dia berharap persoalan hukum yang terjadi antara KBN dan KCN dapat diselesaikan karena sudah berlarut-larut.
Widodo Setiadi, Direktur Utama PT KCN mengatakan bahwa keberadaan pelabuhan ini memberikan kontribusi kepada berbagai pihak. Dia mencontohkan, pada 2020, perusahaannya mendapatkan penghargaan dari Walikota Jakarta Utara karena merupakan pembayar pajak bumi dan bangunan (PBB) terbaik dan tepat waktu.
“Potensi lain dari pelabuhan ini adalah pembukaan lapangan kerja khususnya untuk masyarakat sekitar. Program pemerintah Pusat menjadikan sektor maritim pilihan berkarier generasi muda. Kalau tidak dimulai sekarang, kapan lagi,” tuturnya.
Dalam kunjungan Pansus, pihaknya menunjukkan wilayah pembangunan pelabuhan yang bukan berada di sisi darat yang dikuasai oleh KBN melainkan di wilayah perairan yang merupakan areal Negara dan telah dikonsesikan kepada KCN.
“Kita sudah buktikan, ini semua reklamasi. Kita buktikan ada batas pagar sepanjang 1700 meter dari Sungai Blencong ke Cakung Drain. Itu artinya sisi darat KBN berbatasan dengan perairan laut yang sekarang ini dibangun pier 1 sampai 3. Kita perlihatkan ke Pansus ini kondisi awal, sesuai Keppres 11 Tahun 1992 yang menunjukkan kawasan KBN. Mudah-mudahan Pansus bisa cek ke semua pihak termasuk BPN. Apakah ini wilayah KBN yang kita bangun ini sesuai Keppres atau memang lahan negara. Buat kami swasta yang membangun, siapapun yang mengakui lahan harus ada dasarnya,” jelasnya.
Sebagaimana diketahui, PT KCN dan KBN saat ini tengah berseteru di ranah hukum setelah KBN sebagai salah satu pemegang saham KCN menggugat konsesi kepelabuhanan yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan kepada KCN. KBN mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung atas putusan kasasi yang memenangkan KCN dan Kementerian Perhubungan.
