Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Kemenhub Ingatkan Pengusaha Truk Hindari ODOL

Kemenhub meminta pengusaha truk untuk memenuhi aspek keselamatan di jalan, khususnya memastikan angkutannya tidak melebihi ketentuan muatan.
Rinaldi Mohammad Azka
Rinaldi Mohammad Azka - Bisnis.com 15 Oktober 2020  |  13:08 WIB
Kendaraan melintas di Jalan Tol Seksi Empat (JTSE) Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (26/2/2020). Bisnis - Paulus Tandi Bone
Kendaraan melintas di Jalan Tol Seksi Empat (JTSE) Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (26/2/2020). Bisnis - Paulus Tandi Bone

Bisnis.com, JAKARTA - Pelaku usaha angkutan logistik sebagai subsistem dalam transportasi diminta tidak mengabaikan aspek keselamatan. Angkutan barang yang kelebihan muatan dan dimensi acap kali membuat kecelakaan terjadi.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi meminta Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) maupun Organda untuk berkomitmen mendukung pemerintah dalam mewujudkan keselamatan jalan terutama dalam penanganan over dimension over load (ODOL). Data dari Kementerian PUPR, negara harus mengeluarkan biaya sebesar Rp43 triliun setiap tahun, untuk memperbaiki jalan yang rusak akibat truk ODOL.

"Dirinya mengakui penanganan ODOL bukanlah persoalan yang mudah, sebab sudah lama semua pihak yang terlibat terjebak dalam zona nyaman, dari hulu hingga ke hilir. Kami sudah menargetkan pada 2023, permasalahan ODOL akan kami selesaikan," ujarnya dalam siaran pers, Kamis (15/10/2020).

Kendaraan truk ataupun angkutan barang yang over dimensi harus dinormalisasi, disesuaikan dengan keadaan semula. Dia mengingatkan kasus over dimensi bisa berujung pidana, sementara kendaraan yang kelebihan muatan atau overload, selain ditilang, harus melakukan transfer muatan, dan dihentikan untuk sementara tidak dapat melanjutkan perjalanan.

Dalam Pasal 307 UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan disebutkan setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000.

Terkait dengan sistem manajemen keselamatan, telah pula tercantum dalam UU yang sama Pasal 204 ayat 1 yang berisi perusahaan angkutan umum wajib membuat, melaksanakan, dan menyempurnakan sistem manajemen keselamatan.

Kemudian, dalam Rencana Umum Nasional Keselamatan LLAJ, sistem manajemen keselamatan ditargetkan untuk dapat menurunkan angka fatalitas kecelakaan yang melibatkan bus angkutan umum. Jika sering terlibat kecelakaan, secara finansial akan berpengaruh bagi perusahaan, selain itu, citra perusahaan juga akan jatuh.

Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum adalah bagian dari manajemen perusahaan yang berupa suatu tata kelola keselamatan yang dilakukan oleh perusahaan angkutan umum secara komprehensif dan terkoordinasi dalam rangka mewujudkan keselamatan dan mengelola resiko kecelakaan.

Ketua DPP Aptrindo Gemilang Tarigan menyatakan bahwa seluruh anggota Aptrindo mendukung pemerintah terkait penanganan ODOL demi mewujudkan keselamatan jalan bagi semua pihak.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Kemenhub truk
Editor : Rio Sandy Pradana
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top