Bisnis.com, JAKARTA - Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) mengkhawatirkan nasib para petani dan pekerja di industri hasil tembakau khususnya sektor sigaret kretek tangan (SKT), yang merupakan sektor yang banyak menyerap tenaga kerja, apabila tarif cukai hasil tembakau dinaikkan pada tahun depan.
"Di SKT itu rata-rata perempuan. Kalau mereka kehilangan pekerjaan, kasihan. Mereka adalah tulang punggung keluarga. Untuk tahun depan, harapannya SKT tidak perlu naik tarif cukainya dulu demi prioritas penyelamatan tenaga kerja,” kata Ketua Umum AMTI Budidoyo dikutip dari Antara.
Rencana kenaikan tarif cukai rokok pada 2021 diperkirakan akan berdampak negatif bagi keberlangsungan industri hasil tembakau. AMTI pun berharap pemerintah dapat memprioritaskan keselamatan industri yang padat karya tersebut.
Menurut Budidoyo, pemerintah seharusnya mempertimbangkan dengan bijaksana dalam menentukan kebijakan cukai tembakau.
"Keadilan harus dipertimbangkan terutama sektor padat karya seperti SKT dan petani, biar tidak makin menderita,” ujar Budidoyo.
Pemerintah diharapkan berlaku adil terhadap pelaku industri hasil tembakau yang berkontribusi dalam penerimaan negara dan pembukaan lapangan pekerjaan.
Dalam APBN 2021, penerimaan cukai tembakau ditargetkan naik sebesar 4,8 persen menjadi Rp172,8 triliiun. Penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT) sendiri mencapai 11,9 persen dari total penerimaan perpajakan negara.
Angka tersebut belum termasuk retribusi daerah sebesar 10 persen dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) produk hasil tembakau. Secara keseluruhan, pemerintah memperoleh hingga 70 persen dari perolehan industri hasil tembakau.
Sebelumnya Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan bahwa industri hasil tembakau merupakan warisan negeri, sehingga keberlangsungan sektor pertanian dan petani tembakau perlu diperhatikan.
"Poin utamanya adalah tetap memberikan perlindungan SKT kita. Juga kalau kita bisa memberikan pesan agar industri hasil tembakau tetap eksis, pasti mendorong tenaga kerja lebih banyak," ujar Susiwijono