Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Pemerintah Inggris Didesak Buat Aturan Lindungi Hutan Hujan Tropis

Para menteri di Inggris sedang merencanakan undang-undang baru yang melarang perusahaan besar untuk menggunakan produk dari lahan yang ditebangi secara ilegal.
Zufrizal
Zufrizal - Bisnis.com 05 Oktober 2020  |  06:53 WIB
Hutan hujan tropis. - Bloomberg/Dado Galdieri
Hutan hujan tropis. - Bloomberg/Dado Galdieri

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan makanan di Inggris termasuk McDonald's mendesak pemerintah untuk memperkuat aturan yang dirancang untuk melindungi hutan hujan tropis.

Para Menteri, seperti dikuitp dari www.bbc.com, Senin (5/10/2020) sedang merencanakan undang-undang baru yang melarang perusahaan besar untuk menggunakan produk dari lahan yang ditebangi secara ilegal. Namun, perusahaan mengatakan bahwa hukum harus berlaku untuk semua deforestasi, apakah itu legal atau ilegal.

Hal itu dikarenakan sama saja pengaruhnya terhadap iklim dan alam, jika pohon ditebang secara legal atau tidak.

Perusahaan telah menulis surat kepada pemerintah pada hari penutupan konsultasi tentang perlindungan hutan.

Mereka mengatakan, “Membatasi tindakan untuk deforestasi ilegal tidak akan menghentikan hilangnya ekosistem alam, terutama ketika pemerintah memiliki keleluasaan untuk memutuskan apa yang legal."

Penandatangan surat melibatkan 21 perusahaan termasuk Unilever, Tesco, Lidl, Nando's, Nestle, pembuat makanan Greencore dan produsen ayam Pilgrim's Pride.

Saat ini rencana pemerintah hanya mengacu pada perusahaan besar tersebut, tetapi penanda tangan mengatakan bahwa ini akan memungkinkan perusahaan kelas menengah untuk terus mengimpor komoditas dalam jumlah besar dari lahan yang sebelumnya berhutan.

Mereka mendesak agar operator yang lebih kecil tidak mendapatkan keunggulan kompetitif.

Surat itu mewakili sesuatu terobosan bagi pegiat lingkungan.

Mereka telah lama berpendapat bahwa tidak ada gunanya bagi Inggris untuk melindungi lanskapnya sendiri—seperti yang dikatakan Perdana Menteri—jika bahan dalam makanan atau pakan ternak seperti daging sapi, cokelat, kedelai, karet, dan minyak sawit telah berkontribusi pada kerusakan lingkungan di luar negeri.

Robin Willoughby, dari kelompok hijau Mighty Earth mengatakan, "Undang-undang yang diusulkan akan terus memungkinkan penggundulan hutan yang merajalela di titik-titik panas seperti Indonesia dan Brasil [di mana sebagian besar penggundulan hutan legal].”

"Dengan Amazon yang terbakar api dan hutannya ditebang dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, Alam tidak mengenali perbedaan antara deforestasi legal dan ilegal."

Seorang juru bicara pemerintah setuju bahwa perluasan pertanian tidak boleh merusak ekosistem lain dan para menteri berjanji akan mencari cara untuk menghindari efek "perpindahan" ini.

Menurut survei terbaru dari kelompok pebcinta ingkungan WWF, sebanyak 67 persen konsumen Inggris mengatakan bahwa mereka ingin pemerintah berbuat lebih banyak untuk mengatasi masalah ini.

Sekitar 81 persen responden menginginkan transparansi yang lebih baik tentang asal produk yang diimpor oleh Inggris.

Hal yang memicu kekhawatiran ini adalah laporan yang menunjukkan bahwa deforestasi di Amazon telah meningkat tajam tahun ini.

Penebangan pohon dan pembukaan lahan, biasanya untuk pertanian, diperkirakan bertanggung jawab atas 11 persen emisi gas rumah kaca global.

Meskipun beberapa pemerhati lingkungan telah mendukung surat tersebut kepada pemerintah, yang lain mengatakan target yang diusulkan tidak memadai.

McDonald's, misalnya, telah menetapkan tenggat 2030 untuk menghapus penggunann produk hutan tadah hujan dari rantai pasokannya—tanggal yang menurut para kritikus sudah terlambat.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kehutanan
Editor : Zufrizal
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top