Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah terus berupaya mengoptimalkan penyerapan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang baru mencapai Rp268,3 triliun atau 38,6 persen dari pagu anggaran sebesar Rp695,2 triliun.
Ada beberapa anggaran yang perlu didorong, salah satunya untuk saat ini adalah sektor korporasi yang masih rendah. Penyalurannya dilakukan melalui himpunan bank negara (Himbara) ataupun Perhimpunan bank umum nasional (Perbanas).
Sekretaris Komite Penanganan Covid-19 Pemulihan Ekonomi Nasional (KP-PEN), Raden Pardede mengatakan bahwa dana yang telah difokuskan masih bisa direvisi. “Bisa dilakukan sampai dengan Desember. Intinya kita mau dana yang disiapkan, kita kasih ke rakyat,” katanya saat dihubungi Bisnis, Rabu (30/9/2020).
Dalam pembahasan perdana pada akhir Mei lalu, ada enam sektor yang bakal menerima stimulus dari program PEN. Perinciannya, adalah bidang kesehatan (Rp87,55 triliun), perlindungan sosial (Rp203,9 triliun), serta sektoral kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (Rp106,11 triliun). Kemudian untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM (Rp123,46 triliun), korporasi (Rp53,6 triliun), serta insentif usaha (120,61 triliun).
Seiring dengan berjalannya waktu, pagu tersebut mengalami penyesuaian. Untuk kesehatan menjadi Rp84,02 triliun, perlindungan sosial menjadi Rp242,01 triliun, serta sektoral kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sebesarRp71,54 triliun. Selanjutnya pelaku UMKM sebesar Rp128,05 triliun, korporasi Rp49,05 triliun, dan insentif usaha 120,61 triliun.
Penyesuaian ini dilakukan lantaran pemerintah melihat ada program yang sulit dilakukan dan lambat terserap tahun ini. Oleh karena itu, bantuan dialihkan ke program yang paling penting juga mudah dibagikan.
Baca Juga
Raden mencontohkan, sebelumnya pemerintah telah menyisir program padat karya yang dianggarkan untuk sektor kementerian/lembaga. Alokasi sekitar Rp18 triliun ini setelah dievaluasi tidak akan mampu terlaksana. Dari sisi kesehatan, anggaran untuk pembelian vaksin dihapus. Pertimbangannya obat menyembuhkan Covid-19 itu dipastikan tidak bisa tersedia untuk tahun ini.
Kemudian proyek infrastruktur yang diposkan untuk sektoral juga tidak optimal. Pengerjaan dan proses yang panjang membuat proses serapan molor dan tidak maksimal, padahal pemerintah harus bergerak cepat agar roda ekonomi tetap terjaga.
“Daripada (dananya) sayang, kita alihkan. Kita tidak mau uang yang ada tidak terserap, padahal ada banyak yang butuh. Jadi bisa saja kita tambah program perlindungan sosial lagi. Persoalan realokasi itu fleksibel,” jelas Raden.
