Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Ekonomi) menyatakan Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja akan disahkan pada bulan depan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pihaknya saat ini sedang menyelesaikan RUU Cipta Kerja bersama pihak legislatif. Menurutnya, seluruh pasal yang ada dalam RUU tersebut sudah disetujui oleh semua pemangku kepentingan, termasuk berbagai organisasi serikat pekerja.
"[RUU Cipta Kerja akan disahkan pada] masa sidang ini, [tepatnya pada] 8 Oktober 2020. Tidak ada [lagi pasal yang jadi penghambat]," katanya kepada Bisnis, Rabu (30/9/2020).
Airlangga berujar RUU Cipta Kerja sejauh ini sudah disetujui oleh 9 fraksi di DPR. Menurutnya, pengesahan RUU CIpta Kerja akan membawa perekonomian nasional, khususnya sektor manufaktur, ke fase baru.
Adapun, fase baru yang dimaksud Airlangga adalah transformasi proses produksi. Airlangga meberikan contoh perubahan kegiatan produksi pada masa pandemi yang tadinya dikerjakan secara konvensional, kini menggunakan teknologi.
"Kegiatan yang dilakukan secara analog berubah jadi digital. Kerja di kantor juga berubah [menjadi] sebagain work from home, sebagian work from office. Tapi, kerja di pabrikan terap harus berjalan [normal]," ujarnya.
Baca Juga
Airlangga menilai kegiatan produksi di sektor manufaktur membantu menyelamatkan perekonomian nasional. Pasalnya, 80 persen barang ekspor berasal dari pabrikan dan nilai PPN pada bulan berjalan didominasi pabrikan.
Terpisah, Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) menyatakan tidak akan ikut mogok nasional yang rencananya dilakukan 6-8 Oktober 2020 sebagai respon dari selesainya pembahasan klaster ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja.
KSPN menilai advokasi yang telah dilakukan terkait RUU Cipta Kerja sudah melalui jalan panjang dan kajian kritis, loby, hingga terlibat langsung dalam audiensi.
“Sampai masuk terlibat dalam Tim Tripartit untuk menyuarakan kritisi soal substansi RUU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan. Proses perjuangan panjang tersebut sedang kami kawal terus agar sesuai harapan pekerja/buruh khususnya anggota KSPN,” kata Presiden KSPN Ristadi melalui rilis resmi, Rabu (30/9).
Selain itu, KSPN juga mempertimbangkan dampak pandemi Covid-19 yang belum berakhir. “Covid-19 menghantam sektor ekonomi dan kesehatan, ini sangat berbahaya bagi masyarakat Indonesia,” kata Ristadi.
KSPN yang memiliki anggota lebih dari 300 ribu pekerja, salah satu serikat dengan anggota terbanyak, juga telah mempertimbangkan berbagai masukan dari pengurus pusat dan daerah untuk tidak mengikuti mogok nasional ini.
