Bisnis.com, JAKARTA -- Perempuan miskin di Indonesia mengalami ketimpangan dalam mendapatkan haknya. Ini bisa diamati dari berbagai bidang pembangunan
Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Subandi mengatakan bahwa dari sisi perlindungan sosial, ada 29 persen dari perempuan keluarga miskin belum terdaftar jaminan kesehatan nasional-kartu Indonesia sehat pada 2007.
“Di ketenagakerjaan, partisipasi kerja perempuan di keluarga miskin lebih timpang 42 persen dibandingkan partispasi kerja laki-laki di kelompok yang sama yaitu 77 persen. Artinya, banyak perempuan miskin yang tidak bekerja,” katanya melalui diskusi virtual, Senin (28/9/2020).
Subandi menjelaskan bahwa selama 12 tahun terakhir, kekerasan terhadap perempuan meningkat. Pada 2019 ada 431.000 kasus ditemui.
“Ketimpangan makin parah di situasi pandemi Covid-19. Hasil dampak sosial dari Badan Pusat Statistik, penurunan pendapatan di masa PSBB, justru terjadi pada 71 persen dari pendapatan rendah meski ini lebih sulit bagi perempuan yang merupakan kepala keluarga, lansia, dan disabilitas,” jelasnya.
Berdasarkan data tersebut, program penanggulangan kemiskinan di tingkat nasional dan daerah harus bisa dipastikan untuk meningkatkan partisipasi kesejahteraan perempuan.
“Untuk itu perlu bagi kami menganalisa data lebih dalam dan memahami konteks di masing-masing daerah apa yang menjadi faktor pendorong dan penghambat perempuan miskin,” terang Subandi.
Adapun, ketimpangan gender di Indonesia masih tinggi membuat perempuan sulit mendapatkan hak baik dari sisi sosial hingga ekonomi. Berdasarkan catatan Global Gender Gap Report, posisi Indonesia di 83 dari 153 negara.
Subandi mengatakan bahwa dari sisi ekonomi, kesenjangan kemiskinan antara perempuan dan laki-laki sangat timpang.
“Kemiskinan perempuan lebih tinggi hampir di semua tingkatan umur dan di hampir semua wilayah. Umur harapan hidup perempaun yang panjang mengalami periode kemiskian yang lama,” katanya.
