Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

RUU Omnibus Law Sektor Keuangan Tidak Tepat Dibahas Saat Pandemi

Dalam kondisi ekonomi yang kian mendekati resesi ini, bukan hal yang mendesak menyusun omnibus law sektor keuangan. Ini akan menambah ketidakpastian bagi pelaku usaha yang ada di sektor keuangan.
Jaffry Prabu Prakoso
Jaffry Prabu Prakoso - Bisnis.com 17 September 2020  |  12:25 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kedua kiri) didampingi Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso (kiri), Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kedua kanan), dan Ketua Dewan Komisiomer Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Halim Alamsyah memberikan pemaparan dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Rabu (22/1).Bisnis - Himawan L Nugraha
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kedua kiri) didampingi Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso (kiri), Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kedua kanan), dan Ketua Dewan Komisiomer Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Halim Alamsyah memberikan pemaparan dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Rabu (22/1).Bisnis - Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah tengah mempersiapkan Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau Omnibus Law sektor keuangan. Penyusunannya menjadi bagian dari kegiatan strategis Badan Kebijakan Fiskal tahun 2021.

Regulasi ini dianggap penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karenanya, dipersiapkan agar bisa mendukung pendalaman sektor keuangan dan sejalan dengan perkembangan global dan domestik.

Anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat, mengatakan bahwa penyusunan Omnibus Law Sektor Keuangan yang dilakukan pemerintah di tengah pandemi tidak tepat.

Dalam kondisi ekonomi yang kian mendekati resesi ini, bukan hal yang mendesak untuk menyusun Omnibus Law sektor keuangan. Ini malah akan menambah ketidakpastian bagi pelaku usaha yang ada di sektor keuangan.

“Saat ini yang dibutuhkan adalah stabilitasnya dulu,” katanya saat dihubungi, Kamis (17/9/2020).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini mengingatkan agar pemerintah tidak tergesa-gesa jika hendak memperbaiki sektor keuangan. Sebab, bisa berdampak negatif pada kepercayaan investor dan pelaku usaha.

Di sisi lain, Anis mempertanyakan maksud Pemerintah menggunakan istilah Omnibus Law dalam RUU yang sedang disiapkan Kementerian Keuangan. Apakah hanya menginginkan jalan pintas dengan bongkar pasang pasal dan ayat, atau melakukan tambal sulam.

“Kalau memang ingin merevisi, mengapa tidak masing-masing UU dibahas secara menyeluruh? Dalam kondisi kita sedang menghadali pandemi ini, seharusnya Pemerintah lebih wise [bijaksana] dan tidak membuat keributan sendiri,” jelasnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pks Virus Corona omnibus law
Editor : Hadijah Alaydrus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top