Bisnis.com, JAKARTA -- Komite Tetap Ketenagakerjaan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bob Azam menilai program Kartu Prakerja mesti menerapkan protokol kesehatan agar dapat dilakukan secara daring.
Dengan demikian, pelatihan yang dilaksanakan dapat mencetak angkatan-angkatan kerja yang sesuai dengan kriteria perusahaan-perusahaan yang berencana menanamkan modal di Tanah Air.
"Pelatihan Kartu Prakerja harus membangun protokol kesehatan sehingga tetap bisa dilaksanakan meski dalam kondisi Covid-19. Itu salah satu caranya. Memang biaya akan meningkat, tapi pemerintah harus lebih memilih kualitas daripada jumlah lulusan," ujar Bob kepada Bisnis, Selasa (15/9/2020).
Adapun, penerapan protokol kesehatan dalam pelatihan daring program Kartu Prakerja bukanlah hal yang mudah.
Pasalnya, pelatihan vokasi yang terbiasa dengan kontak berjarak dekat antara instruktur dan peserta mesti diubah sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah.
Namun demikian, hal tersebut dinilai cukup urgen menyikapi ketertinggalan Indonesia dalam kesiapan tenaga kerja dari sejumlah negara yang telah memasuki fase pemulihan bahkan menjalani masa new normal.
Baca Juga
"China sudah pulih 80 persen, bahkan ada sejumlah daerah yang pulih 100 persen. Sekarang mereka sudah mulai new normal. Di Asean, ada Thailand yang sudah pulih di atas 70 persen. Singapura, Malaysia, dan Vietnam sudah di depan," kata Bob.
Di Indonesia, lanjutnya, pemerintah masih bergulat dengan pandemi. Dengan demikian, diperlukan terobosan-terobosan yang salah satunya adalah menjalankan program Kartu Prakerja secara luring sehingga pelatihan peserta bisa sesuai dengan keperluan industri pada masa mendatang.
