Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Kadin: Pekerja Informal dan Keluarga Miskin Perlu Dapat Bansos

Kadin Indonesia menilai bansos juga harus menyentuh kelompok pekerja informal dan keluarga miskin untuk menjamin hidup selama PSBB.
Iim Fathimah Timorria
Iim Fathimah Timorria - Bisnis.com 11 September 2020  |  21:47 WIB
Warga beraktivitas di permukiman semi permanen di Kampung Kerang Ijo, Muara Angke, Jakarta, Selasa (22/1/2019). - ANTARA/Aprillio Akbar
Warga beraktivitas di permukiman semi permanen di Kampung Kerang Ijo, Muara Angke, Jakarta, Selasa (22/1/2019). - ANTARA/Aprillio Akbar

Bisnis.com, JAKARTA - Kalangan pengusaha menilai program perlindungan sosial seharusnya tak hanya menyasar pekerja formal atau yang menjadi korban PHK saja. Kelompok pekerja informal dan keluarga miskin perlu menjadi perhatian utama.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Anton J. Supit mengaku sependapat dengan ide Chatib Basri tersebut. Kelompok pekerja informal dan keluarga miskin seharusnya diberi bantuan Rp1 juta per bulan selama empat bulan.

“Memang biayanya besar, Rp30 triliun setiap bulan. Namun, ini penting untuk menjamin hidup masyarakat yang aktivitasnya terbatas selama PSBB,” kata Anton saat dihubungi Bisnis.com, Jumat (11/9/2020).

Pemerintah sejauh ini memang belum menyediakan bantuan sosial khusus bagi pekerja informal selain bantuan modal untuk usaha mikro senilai Rp2,4 juta bagi 12 juta UMKM. Masyarakat pun harus mendaftarkan diri untuk dapat memperoleh bantuan ini.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), per Maret 2020 jumlah keluarga miskin di Tanah Air mencapai 26,42 juta orang. Jumlah ini naik 1,63 juta dibandingkan dengan September 2019 sebanyak 24,79 juta.

“Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada masyarakat yang terpaksa tetap keluar [rumah] karena kondisi ekonomi. Mereka inilah yang perlu dijamin, namun bukan berarti merekalah penyebab penyebaran wabah,” ujar Anton.

Adapun, mengenai kelanjutan PSBB DKI Jakarta yang rencananya dimulai pada 14 September 2020, Anton mengemukakan penegakkan dan pengawasan protokol kesehatan tetap menjadi kunci di tengah penambahan kasus baru Covid-19 di Ibu Kota yang tinggi dalam beberapa pekan terakhir. Dalam hal ini, pemerintah daerah harus proaktif mengawasi.

“Penanganan Covid-19 ini harus tuntas, jangan setengah-setengah,” kata dia.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kadin bansos
Editor : Rio Sandy Pradana
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top