Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat tengah membahas rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2021.
Namun, alokasi dana dalam RAPBN 2021 dinilai tidak fokus pada penanganan pandemi Covid-19.
Ekonom Senior Institute for Development of Economic and Finace (Indef), Didin Damanhuri mengatakan bahwa hal itu terlihat dari pembagian pos anggaran.
“Bisa dilihat pertama yang paling aneh terjadi sangat tajam adalah anggaran infrastruktur. Ini meningkat dari Rp281,1 triliun pada 2020 menjadi Rp414 triliun,” katanya melalui diskusi virtual, Selasa (7/9/2020).
Didin menjelaskan bahwa anggaran keamanan dan ketertiban pun demikian. Kementerian Pertahanan dapat Rp137 triliun dari Rp117,9 triliun tahun ini. Polri naik dari Rp92,6 triliun jadi Rp11,2 triliun.
Tidak heran apabila tiga lembaga tersebut menjadi pos anggaran terbesar dalam RAPBN 2021. Menurutnya, ini merupakan anomali dari penyusun kebijakan fiskal dengan panglimanya adalah Menteri Keuangan, Sri Mulyani.
Jika dicermati lebih jauh, pembangunan infrastruktur tidak berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dalam waktu dekat. Begitu pula dengan keamanan dan ketertiban.
Baca Juga
Di sisi lain, dana untuk kesehatan dan perlindungan sosial berkurang. Padahal, dua hal ini yang berpengaruh pada pemulihan ekonomi.
“Ada skenario apa? Di sini saya berkesimpulan desain RAPBN tidak kokoh. Tidak ada blueprint yang jelas, yaitu fokus pada penanganan Covid-19 dan ikutannya berupa ancaman resesi,” jelasnya.
