Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019. Selanjutnya akan dibahas di rapat paripurna untuk disahkan.
Dalam pidatonya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa peningkatan belanja negara memberi dampak positif kepada masyarakat. Salah satu cara meningkatkan belanja negara adalah dengan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
“Dengan investasi ke 10 BUMN diharapkan kegiatan penyediaan barang dan jasa kepada masyarakat dapat dilakukan kepada masyarakat dapat dirasakan optimal,” katanya di Kompleks Parlemen, Senin (7/9/2020).
Sri menjelaskan bahwa PMN selama 10 tahun terakhir sebesar Rp209 triliun telah meningkatkan investasi berupa PMN pada 2019 sebesar Rp2.397 triliun.
“Distribusi per kelompok adalah untuk infrastruktur dan utilitas serta transportasi adalah yang terbesar mencapai Rp1.520 triliun,” jelasnya.
Sri menjelaskan bahwa yang kedua adalah untuk keuangan sebesar Rp470 trililun. Industri dasar kimia Rp119,7 triliun. Pertanian Rp68,3 triliun. Real estate dan properti Rp60,9 triliun. Pertambangan Rp58,5 triliun
Baca Juga
Selanjutnya perdagangan jasa investasi sebesar Rp36,7 triliun. Aneka industri Rp11,8 triliun. International entity Rp22,6 triliun. Dan lainnya sebesar Rp27,6 triliun.
Pemerintah diklaim terus memonitor dampak PMN dalam bentuk lebih dari 101 proyek. Jumlahnya mencapai Rp658,87 untuk 2005-2019.
“Dengan demikian leveragenya sebesar 8 kali lipat. Pemerintah akan tetap menjaga agar PMN dapat menjadi instrumen dalam memperkuat permodalan dan sebagai agent of development,” ucapnya.
