Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat menginginkan pembentukan panitia kerja (panja) terkait dengan rencana transformasi penganggaran untuk menunjang kinerja kementerian dan lembaga yang terus didorong oleh Kementerian Keuangan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyambut baik rencana tersebut. Dia mengatakan reformasi ini menitikberatkan pada proses penganggaran yang tidak lagi mengikuti satu unit esleon I tapi mengorganisasikan melalui tema-tema yang merupakan tanggung jawab bendahara negara.
"Makanya programnya satu adalah dari sisi penerimaan, kedua, belanja, ketiga kebijakan fiskal, keempat pembiayaan dan perbendarharaan negara, dan kelima adalah supporting-nya," kata Menkeu, Senin (7/6/2020).
Menkeu menambahkan bahwa rencana pelaksanaan kebijakan penganggaran ini dilakukan supaya kolaborasi antarunit lebih erat karena uang tidak terkotak-kotak per unit eselon I.
Selain itu, Komisi XI juga bisa melihat dan menguji apakah benar unit eselon I mau bekerja sama yang dikunci dalam bentuk anggaran yang disatukan.
Sri Mulyani menegaskan bahwa kebijakan ini tidak mengurangi kebutuhan di masing masing unit eselon I. Dia mencontohkan, program core tax di Ditjen Pajak akan terus. Kebijakan ini hanya menyasar pada program yang sering dilakukan masing masing unit eselon I.
"Kita minta sekarang berkolaborasi jadi kalau penerimaan negara ya pajak bes cukai PNBP harus satu," tegas Sri Mulyani.
