Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah tengah membahas kemungkinan perluasan dan penambahan nominal bantuan jaring pengaman sosial sebagai upaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat yang terdampak Covid-19.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono mengemukakan bahwa pemerintah saat ini tengah membahas perkembangan jalannya program-program jaring pengaman sosial. Kemungkinan perluasan dan penambahan nilai manfaat juga menjadi isu yang dibahas.
“Pemerintah sedang mengevaluasi semua program perlindungan sosial. Selain membahas progresnnya, dibahas pula kemungkinan untuk perluasan atau penambahan penerima manfaat dan peningkatan nilai manfaat,” papar Susiwijono saat dikonfirmasi, Senin (7/9/2020).
Susiwijono menjelaskan evaluasi dilakukan guna mengoptimalisasi program yang ada serta mendorong realisasi anggaran. Adapun sampai akhir Agustus, realisasi anggaran perlindungan sosial mencapai Rp101,06 triliun dari Rp203,94 triliun yang disiapkan.
“Evaluasi juga dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemulihan ekonomi nasional,” imbuhnya.
Dia tidak memerinci berapa kemungkinan penambahan jumlah penerima atau nominal bantuan yang dirancang. Susiwijono hanya memastikan bahwa rencana ini akan terus dibahas berdasarkan hasil evaluasi.
Baca Juga
Program perlindungan sosial sendiri setidaknya mencakup delapan program yakni Bantuan Sosial Sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), Bansos Tunai Non-Jabodetabek, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Bansos Jabodetabek, Program Kartu Prakerja, dan Diskon Listrik.
