Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Integrasi Data Perpajakan, Tanda Babak Baru Kepatuhan BUMN Pertambangan

Integrasi data bertujuan untuk menekankan sinergi dan upaya bersama otoritas dan wajib pajak untuk memberikan manfaat yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.
Jaffry Prabu Prakoso
Jaffry Prabu Prakoso - Bisnis.com 04 September 2020  |  13:55 WIB
Kegiatan operasional pertambangan anggota MIND ID. - mind.id
Kegiatan operasional pertambangan anggota MIND ID. - mind.id

Bisnis.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak dan Mining Industry Indonesia (MIND ID) menandatangani nota kesepahaman tentang integrasi data perpajakan. Ini menandai babak baru kepatuhan pajak dari lima badan usaha milik negara (BUMN) di bidang pertambangan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Hestu Yoga Saksama mengatakan bahwa BUMN tersebut yaitu PT Antam Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Freeport Indonesia, PT Inalum (Persero), dan PT Timah Tbk.

“Untuk meningkatkan tata kelola perusahaan BUMN khususnya dalam hal transparansi perpajakan sehingga dapat menjadi contoh bagi sektor korporasi di Indonesia sekaligus meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi perpajakan,” katanya melalui keterangan pers, Jumat (4/9/2020).

Hestu menjelaskan bahwa integrasi data merupakan bagian dari strategi kepatuhan berbasis kerja sama (cooperative compliance). Tujuannya menekankan sinergi dan upaya bersama otoritas dan wajib pajak untuk memberikan manfaat yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Bagi wajib pajak, transparansi perpajakan membawa manfaat nyata untuk menurunkan beban kepatuhan dan risiko pemeriksaan atau sengketa di kemudian hari. Beban itu seringkali merupakan proses panjang dan mahal karena mengalihkan sumber daya perusahaan dari aktivitas produktif.

Bagi DJP, integrasi data memberikan akses terhadap data keuangan wajib pajak serta data transaksi yang dilakukan wajib pajak dengan pihak ketiga.

Dengan adanya data ini, maka DJP dapat melakukan penelitian dan pengujian kepatuhan secara elektronik sehingga dapat mengurangi beban administratif terkait pemeriksaan. Selain itu juga potensi terjadinya keberatan dan banding.

Dengan demikian kerja sama ini meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengumpulan penerimaan pajak.

“DJP berharap para korporasi besar dengan administrasi pajak yang kompleks dapat segera mengikuti langkah transparansi perpajakan seperti yang telah dilaksanakan MIND ID dan sejumlah perusahaan BUMN lainnya sehingga menjadi jauh lebih sederhana dan efisien sekaligus menurunkan risiko sengketa perpajakan,” jelas Hestu.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Pajak pertambangan
Editor : Aprianto Cahyo Nugroho
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top