Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Sosial bakal merombak besar-besaran data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) pada tahun depan sebagai upaya penguatan perlindungan sosial masyarakat.
Menteri Sosial Juliari Batubara mengemukakan bahwa pemerintah telah menganggarkan sekitar Rp1 triliun untuk pemutakhiran data yang menjadi acuan penyaluran bantuan sosial itu.
“Pembenahan DTKS besar-besaran akan kita mulai tahun depan karena anggarannya besar, lebih dari Rp1 triliun,” kata Juliari usai meluncurkan program bantuan sosial beras di Jakarta, Rabu (2/9/2020).
Juliari mengemukakan eksekusi pembenahan dilakukan tahun depan lantaran pihaknya masih fokus menjalankan serangkaian program jaring pengaman sosial selama pandemi. Kemensos tercatat harus mengelola anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk perlindungan sosial sebesar Rp203,94 triliun.
“Tahun ini kami akan fokus pada eksekusi perogram yang sudah ada. Tapi sudah disetujui pagunya,” lanjutnya.
Pemutakhiran DTKS sendiri akan diikuti dengan penambahan jangkauan masyarakat yang didata. Saat ini, DTKS hanya menjangkau 40 persen penduduk yang masuk dalam kategori miskin.
Baca Juga
Nantinya, cakupan DTKS akan mencakup 60 persen penduduk. Pemutakhiran dilakukan guna memastikan keakuratan data penerima manfaat dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program perlindungan sosial.
Kementerian Sosial menjadi satu dari 15 kementerian/lembaga yang mendapat pagu anggaran terbesar untuk 2021 dengan nilai Rp92,81 triliun. Dalam rentang 2016 sampai 2020, pertumbuhan anggaran kementerian ini pun terbilang cukup tinggi, yakni 66,8 persen setiap tahunnya.
Pada 2020, Menteri Sosial Juliari Batubara dan jajarannya bahkan diamanahkan mengelola anggaran Rp104,44 trilun.
Pada 2021, Kemensos berencana melanjutkan sejumlah program prioritas untuk mendukung pemulihan sosial dan ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19.
Program yang dilanjutkan antara lain program keluarga harapan (PKH) yang menyasar 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), bantuan sosial pangan melalui Kartu Sembako kepada 18,8 juta KPM, dan bantuan tunai sosial kerja kepada 10 juta KPM.
