Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan mengandalkan pembiayaan melalui surat berharga syariah negara pada 2020 untuk mengembangkan sektor maritim Indonesia.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa pada tahun ini kementerian memang mempunyai beberapa anggaran dari surat berharga syariah negara (SBSN) yang melalui APBN guna membangun sejumlah fasilitas maritim.
"Terdapat Pelabuhan Seba, NTT; Menara Suar di Tarakan, Kalimantan Utara; [kami] melakukan intensifikasi tol laut. Jadi, tol laut upaya kami mengurangi disparitas harga di [wilayah] Indonesia [bagian] timur dan melakukan pemerataan," paparnya, Senin (24/8/2020).
Dia menyebutkan bahwa salah satu upaya efisiensi tol laut yakni mengembangkan Kupang sebagai hub di wilayah NTT dan selatan Maluku. Dengan begitu, kapal komersial dapat menuju Kupang sehingga tol laut dapat tetap memastikan harga sembako terjangkau.
Pada 2020, total anggaran melalui SBSN Kemenhub yakin mencapai Rp6,91 triliun dan rencananya pada 2021 anggaran yang bersumber dari SBSN mencapai Rp5,31 triliun.
Penggunaan pembiayaan Kemenhub dari SBSN sudah dimulai sejak 2013 dengan besaran yang terus bertambah dari yang besarannya hanya Rp800 miliar pada 2013, menjadi Rp1,37 triliun pada 2014, dan terus berlanjut hingga paling besar pada 2019 mencapai Rp7,6 triliun.
Baca Juga
Budi menegaskan bahwa pihaknya selalu melakukan upaya optimalisasi untuk mewujudkan kemandirian maritim untuk Indonesia maju. Pasalnya, dua pertiga bagian Indonesia merupakan lautan dan terdapat 40 persen arus kapal internasional yang melalui Indonesia.
