Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Penyerapan PEN Masih Ompong, Pemulihan Ekonomi Tak Sesuai Angan Sri Mulyani

Data Kementerian Keuangan per 19 Agustus 2020 menunjukkan realisasi insentif atau bantuan untuk sektor korporasi maupun dunia usaha non UMKM penyerapannya relatif rendah atau masih di bawah 15 persen.
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com 24 Agustus 2020  |  12:28 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjawab pertanyaan wartawan usai melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan di Kantor DJP, Jakarta, Selasa (10/3/2020). Bisnis - Eusebio Chrysnamurti
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjawab pertanyaan wartawan usai melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan di Kantor DJP, Jakarta, Selasa (10/3/2020). Bisnis - Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA - Proses pemulihan ekonomi tampaknya tidak secepat angan-angan pemerintah. Pasalnya, hampir semua program pemerintah, terutama yang ditujukan bagi penyelamatan sektor produksi, penyerapannya sangat rendah.

Data Kementerian Keuangan per 19 Agustus 2020 menunjukkan realisasi insentif atau bantuan untuk sektor korporasi maupun dunia usaha non UMKM penyerapannya relatif rendah atau masih di bawah 15 persen.

Insentif untuk dunia usaha, misalnya, dari pagu yang dialokasikan pemerintah senilai Rp120,6 triliun, penyerapan anggaranya masih di angka Rp17,23 triliun atau 14,3 persen.

Yang lebih miris, pembiayaan korporasi sampai hari ini realisasinya masih 0 persen. Padahal alokasi yang disiapkan pemerintah untuk pembiayaan korporasi senilai Rp53,57 triliun.

Adapun, total penyerapan anggaran pemulihan ekonomi nasional atau PEN per 19 Agustus 2020 mencapai Rp174,79 triliun atau 25,1 persen.

Rincian pelaksanaan anggaran PEN itu mencakup realisasi program kesehatan senilai Rp7,36 triliun atau 13,9 persen, perlindungan sosial 49,7 persen, hingga dukugan UMKM yang telah mencapai 37,2 persen dari pagu senilai Rp44,63 triliun.

Seperti diketahui pemerintah akan merealokasikan secara besar-besaran insentif usaha yang kurang optimal penyerapannya.

Namun, meski penyerapannya masih minim pemerintah ngotot untuk melanjutkan pembiayaan terhadap korporasi yang terdampak pandemi covid - 19.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan bahwa dari evaluasi minggu ke minggu pemerintah telah memetakan mana program yang jalan dan tidak.

"Penyerapan yang cepat harus diutamakan agar pemanfaatannya optimal, meski demikian ada masalah mengenai data yang belum optimal," kata Febrio, Rabu (19/8/2020).

Adapun, Febrio menambahkan bahwa pada kuartal III/2020, program existing akan dipercepat. Sementara program yang tidak didukung data valid harus menunggu.

Pemerintah, kata Febrio akan semakin konservatif dalam menggunakan insentif perpajakan karena tantangan penerimaan pajak yang terus tertekan. Insentif yang tidak banyak dipakai misalnya PPh 22 DTP sudah direalokasikan untuk subsidi upah.

Pemerintah juga akan mendorong belanja barang dan belanja modal untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Meski demikian belanja modal seperti PUPR sudah cukup baik dalam mempercepat penyerapan melalui proyek fisik.

"Untuk semester II/2020, ini ada rencana untuk penambahan apresiasi kepada tenaga kesehatan, untuk perlindungan sosial kita manfaatkan cadangan yang masih ada," jelasnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

sri mulyani Pemulihan Ekonomi Nasional
Editor : Hadijah Alaydrus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top