Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah memproyeksikan target penerimaan pajak dalam RAPBN 2021 mencapai Rp1.268,5 triliun atau tumbuh 5,8 persen dari outlook tahun 2020.
Proyeksi pertumbuhan penerimaan pajak ditetapkan dengan mempertimbangkan pulihnya aktivitas perekonomian dan upaya reformasi perpajakan yang akan dilakukan.
Dalam buku Nota Keuangan RAPBN 2021 pemerintah menjelaskan bahwa target penerimaan pajak ini akan ditopang oleh penerimaan PPh migas yang diperkirakan sebesar Rp41,1 triliun.
"Target PPh migas ini meningkat 29,2 persen dari outlook tahun 2020. Hal ini didorong oleh membaiknya harga minyak dunia setelah sempat terpuruk di tahun 2020 sejalan dengan membaiknya harga komoditas utama di dunia," tulis pemerintah dalam Buku Nota Keuangan RAPBN 2021 yang dikutip, Jumat (14/8/2020).
Pemerintah menambahkan bahwa selain penerimaan PPh migas, proyeksi penerimaan pajak juga akan ditopang oleh penerimaan PPh nonmigas ditargetkan sebesar Rp658,7 triliun atau diproyeksikan tumbuh sebesar 3,2 persen dibandingkan outlook tahun 2020.
Target penerimaan PPh migas ini sejalan dengan semakin membaiknya kondisi perekonomian pasca pandemi Covid-19.
Baca Juga
Selain itu, diperkirakan perbaikan harga komoditas utama dunia juga mendorong perbaikan kinerja pada perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan mineral dan batubara.
Apabila dilihat dari komposisinya, PPh nonmigas dalam RAPBN tahun 2021 sebagian besar berasal dari PPh Pasal 25/29 Badan, PPh Pasal 21, dan PPh Final. PPh Pasal 25/29 Badan berkontribusi sebesar 32,8 persen dari total PPh nonmigas dalam RAPBN tahun 2021.
Sementara itu, PPh Pasal 21 dan PPh Final menyumbang masing-masing sebesar 21,3 persen dan 19,4 persen dari total PPh nonmigas dalam RAPBN tahun 2021.
Adapun dalam RAPBN 2021, pemerintah juga memproyeksikan penerimaan penerimaan PPN dan PPnBM mencapai Rp546,09 triliun atau meningkat sebesar 7,6 persen dari outlook tahun 2020.
Peningkatan target PPN dan PPnBM dalam tahun 2021 tersebut dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas ekonomi yang didukung oleh upaya pemulihan ekonomi nasional yang telah dilaksanakan pemerintah.