Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan memastikan bahwa kerja sama perdagangan global yang diinisiasi tidak merugikan pelaku usaha dalam negeri.
Pasalnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengklaim pihaknya telah berkoordinasi dengan stakeholders terkait, a.l. Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM), hingga pelaku usaha.
“Pada saat Kemendag berunding dengan berbagai negara entah itu skema Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), Free Trade Agreement (FTA) atau Preferential Trade Agreement (PTA), kita mengikutsertakan juga berbagai pihak,” kata Kasubdit Produk Agro Kemendag Mila K Bishry dalam webinar Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Kamis (13/8/2020).
Menurutnya, koordinasi tersebut dilakukan untuk meminta daftar produk yang tidak akan merugikan masyarakat apabila RI menjalin kerja sama perdagangan.
“Karena prinsipnya, CEPA atau perjanjian dagang lainnya itu bersifat resiprokal, saling timbal balik. Jadi, kami meminta masukan mereka terlebih dahulu sebelum perundingan dilakukan,” ujar Mila.
Pada kesempatan tersebut, Mila juga memaparkan bahwa terdapat setidaknya lima tantangan pendagangan global, yakni perubahan perilaku konsumen dan pola perdagangan global, dan proteksionisme perdagangan dan meningkatnya hambatan perdagangan.
Baca Juga
Selain itu, dia melihat adanya potensi defisit dan resesi perekonomian, UMKM paling terdampak selama pandemi, dan kerja sama berdagangan antara negara di dunia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
kementerian perdagangan kerja sama perdagangan
